APBD Jabar 2025 Terserap Optimal, Silpa Hanya Rp500 Ribu       

Menu ✖

Mode Gelap

NEWS · 8 Jan 2026 13:35 WIB ·

APBD Jabar 2025 Terserap Optimal, Silpa Hanya Rp500 Ribu


					Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Dok: Istimewa) Perbesar

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil mengelola anggaran secara efektif sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2025 tercatat hanya sebesar Rp500.000.

Angka tersebut menunjukkan bahwa APBD telah dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Minimnya Silpa pada 2025 menjadi indikator bahwa belanja APBD dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

BACA JUGA:  PT KAI Menyampaikan Permohonan Maaf Atas Tragedi Kecelakaan Kereta Api

“Artinya, dana yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan di kabupaten dan kota, dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas,” ujar Herman pada Rabu (7/1/2026).

Ia menambahkan, kondisi Silpa tahun 2025 jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun. Herman berharap, pemanfaatan APBD yang maksimal dapat mempercepat terwujudnya visi Jawa Barat istimewa.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Lantik Dua Wantimpres, Siapa Dia?

Meski demikian, masih terdapat belanja pembangunan tahun 2025 yang belum terbayarkan dengan nilai mencapai Rp621 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut akan diselesaikan pada tahun 2026.

Pada Januari 2026, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diproyeksikan menerima pemasukan sebesar Rp2 triliun ke kas daerah.

Dana tersebut akan digunakan untuk belanja gaji, tunjangan penghasilan pegawai, dan kebutuhan lainnya, sehingga masih tersisa sekitar Rp800 miliar yang dapat dialokasikan untuk membayar belanja pembangunan yang tertunda.

BACA JUGA:  Gempa M 5,8 Guncang Sukabumi Pagi Ini

Menurut Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, tertundanya pembayaran belanja pembangunan disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2025.

“Dana bagi hasil dari pemerintah pusat tidak disalurkan hampir Rp400 miliar. Seandainya dana tersebut diterima, tidak akan ada potensi penundaan pembayaran,” ujarnya.

 

(Red)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Jabar Luncurkan Fitur Angkut ODGJ, Penanganan Kini Terintegrasi

14 November 2026 - 11:53 WIB

Angkut ODGJ

Korem 051/WKT dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Gelar Jumat Berkah di Cikarageman

13 November 2026 - 13:01 WIB

Korem 051/Wijayakarta

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Sidak Proyek Pelebaran Jalan MT Haryono di Tamansari Setu

12 November 2026 - 12:01 WIB

Pelebaran Jalan MT Haryono

KDM Jamin 250 Ribu Anggota Linmas Jabar dengan Asuransi

12 November 2026 - 11:54 WIB

Asuransi Linmas

Sarif Marhaendi Soroti Proyek Jalan MT Haryono Setu Tanpa Konsultan Pengawas

11 November 2026 - 15:38 WIB

Hari Pahlawan, RS Kartika Husada Setu Gelar Silaturahmi Hangat Bersama Puluhan Relawan

11 November 2026 - 12:10 WIB

RS Kartika Husada Setu
Trending di NEWS