Pahami! STNK Mati 2 Tahun Data Kendaraan Dihapus, Begini Penjelasannya       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 6 Apr 2023 13:57 WIB ·

Pahami! STNK Mati 2 Tahun Data Kendaraan Dihapus, Begini Penjelasannya


Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). (Doc: Istimewa) Perbesar

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). (Doc: Istimewa)

BEKASI – Data kendaraan akan di hapus jika STNK tidak diperpanjang selama lebih dari 2 tahun alias kendaraan jadi ‘Bodong’ atau ilegal selamanya.

Itu artinya tidak ada ampun bagi para pemilik kendaraan yang terus menunggak pajak STNK hingga bertahun-tahun.

Namun apa yang dimaksud penghapusan data kendaraan akibat STNK mati selama 2 tahun?

Berikut fakta dan penjelasan yang dapat disampaikan:

Aturan Sudah Ada Sejak 2009

Sebenarnya aturan ini sudah lama ada sejak 13 tahun lalu. Aturan ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BACA JUGA: Wajib Tahu! STNK Mati 2 Tahun, Kendaraan Jadi Bodong

Pada aturan itu disebutkan, Kepolisian bisa menghapus data kendaraan atas dasar dua pertimbangan.

BACA JUGA:  Sinergi Lintas Sektor di Babelan: Puskesmas, Polsek, dan Tokoh Masyarakat Bahas Strategi Peningkatan Kesehatan

Pertama, karena kendaraan rusak berat. Kedua, pemilik tak melakukan registrasi ulang maksimal dua tahun setelah masa berlaku STNK habis.

Secara otomatis kendaraan pun menjadi bodong saat data telah dihapus sebagaimana dimaksud di atas.

Artinya kendaraan tersebut ilegal jika digunakan di jalan raya dan polisi pun berhak menindak.

Setelah Habis Massa Berlaku STNK Lima Tahunan

Maksud penghapusan data kendaraan itu bukan saat Anda tidak membayar pajak dua tahun berturut-turut.

Namun, ketika dua tahun setelah masa berlaku STNK lima tahunan pada lembar pengesahan habis atau bisa dikatakan pada tahun ke delapan itu lah data kendaraan akan dihapus.

BACA JUGA: Mudah! Ini Syarat dan Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Lebih tepatnya sama dengan masa berlaku pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK). Jika plat kendaraan sudah kadaluarsa lebih dari 2 tahun baru data akan dihapus.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi: Pentingnya Bangun SDM Unggul, Tingkatkan Daya Saing Global

Aturan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini diperkuat dengan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan.

Surat Peringatan

Pada Pasal 85 dijelaskan, pemilik kendaraan akan mendapatkan tiga kali surat teguran terlebih dahulu sebelum data kendaraannya benar-benar dihapus.

Setelah surat teguran itu dilayangkan namun tidak pemilik kendaraan tidak menanggapinya, maka penghapusan data kendaraan baru dilakukan.

Adapun surat peringatan atau teguran yang pertama akan dikirim langsung ke alamat sesuai pada data kendaraan dengan masa tunggu selama tiga bulan.

BACA JUGA:  Polri Dalami Dugaan Keterpaparan Paham Tertentu di Balik Kasus Ledakan SMAN 72

Kemudian, setelah tiga bulan belum ada tindakan dari pemilik kendaraan maka dilayangkan surat kedua dengan masa tunggu selama satu bulan.

Masih juga belum ada tindakan untuk membayar, baru surat ketiga dilayangkan dengan jangka waktu satu bulan.

“Jika dilayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali tidak ditanggapi, berarti bulan ke enamnya sudah secara otomatis terhapus,” jelas Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus.

Jadi, itulah fakta dan penjelasan terkait penghapusan data kendaraan akibat STNK mati selama 2 tahun. Berlaku terhitung setelah habis masa berlaku STNK lima tahunan yang bisa dilihat pada lembar pengesahan pada STNK.

Penulis/Editor: UJ. Nurdin

Artikel ini telah dibaca 49 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Don Ritto Dilimpahkan ke Kejagung Bersama Uang dan Emas Sitaan

17 Juli 2026 - 09:53 WIB

Don Ritto

Jasa Raharja Dorong Integrasi Data untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

16 Juli 2026 - 17:47 WIB

Sidang Ade Kuswara Kunang: Ahli Sebut Bukti yang Diperoleh Secara Melawan Hukum Tak Sah

16 Juli 2026 - 17:47 WIB

Sidang Ade Kuswara Kunang

Hari Pertama MPLS, Disdik Kabupaten Bekasi Tekankan Sekolah Harus Aman dan Bebas Perpeloncoan

16 Juli 2026 - 14:55 WIB

MPLS Kabupaten Bekasi

Jasa Raharja dan PMI Bangun Ekosistem Penanganan Darurat Kecelakaan Nasional 

16 Juli 2026 - 10:09 WIB

Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Sidak Peternakan Ayam di Permukiman Pasirgombong

15 Juli 2026 - 23:29 WIB

BUMDes Pasirgombong
Trending di NEWS