KONTEKSBERITA.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pemenuhan layanan dasar masyarakat dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Upacara peringatan HUT ke-81 RI tingkat Provinsi Jawa Barat digelar di halaman Gedung Sate, Senin (17/8/2026). Untuk pertama kalinya, masyarakat diberi kesempatan menyaksikan langsung rangkaian upacara, termasuk pertunjukan defile dari jarak dekat.
Dedi Mulyadi yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jawa Barat karena masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah akses listrik. Dedi menyebut masih terdapat lebih dari 80.000 warga Jawa Barat yang belum menikmati aliran listrik, meskipun provinsi tersebut merupakan salah satu wilayah penghasil energi listrik melalui sejumlah pembangkit, termasuk PLTA Cirata, PLTA Jatiluhur, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Menurut Dedi, pemerintah daerah akan mengarahkan APBD Jawa Barat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang hingga kini belum terpenuhi.
Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh menghadapi persoalan finansial ketika membutuhkan layanan kesehatan.
“Tidak boleh ada rakyat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya hutang karena tidak mampu membayar. Tidak boleh ada rakyat yang operasi caesar, KTP ditahan rumah sakit karena tidak mampu bayar,” kata Dedi.
Dedi juga mengajak unsur pemerintah, TNI, Polri, pengadilan, serta berbagai instansi lainnya untuk bersama-sama menciptakan kondisi masyarakat yang benar-benar merdeka, berdaulat, adil, dan sejahtera.
Ia mengatakan dirinya siap mengurangi sejumlah pengeluaran pemerintah demi mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Di antaranya dengan menunda pembelian pakaian baru maupun pengadaan properti untuk rumah dinas menggunakan anggaran negara.
Langkah tersebut, kata Dedi, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ia menargetkan masyarakat dapat memperoleh pendidikan setidaknya selama 12 tahun serta memiliki akses yang lebih baik terhadap kesempatan kerja.
“Seluruh penundaan itu untuk mengangkat derajat supaya pendidikan masyarakat Jabar meningkat, minimal 12 tahun. Agar masyarakat Jabar kesehatannya meningkat, ekonomi meningkat, memiliki kesempatan kerja,” ujarnya.
Dedi turut meminta para penyelenggara negara mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan memperjuangkan kepentingan pribadi, termasuk tuntutan tambahan tunjangan maupun fasilitas.
Menurutnya, aparatur negara harus memiliki rasa tanggung jawab dan keadilan terhadap seluruh warga.
Dalam momentum kemerdekaan tahun ini, Dedi juga menyatakan tekad untuk melindungi generasi muda Jawa Barat dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan, termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
(Red)
