KONTEKSBERITA.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali menegaskan posisinya sebagai garda depan penjaga marwah profesi jurnalistik melalui Seminar & Pelatihan Jurnalistik PWI Bekasi Raya 2025 yang digelar di Aula Universitas Bina Insani, Kota Bekasi, Rabu (17/12/2025).
Mengusung tema “Kode Etik, Undang-Undang Pers, Perilaku Wartawan, PD–PRT, dan Logical Fallacy dalam Praktik Jurnalistik Modern”, kegiatan ini diikuti ratusan wartawan, anggota PWI, serta peserta dari berbagai elemen masyarakat. Seminar ini menjadi ruang refleksi serius di tengah tantangan dunia pers yang kian kompleks, cepat, dan berisiko hukum.
Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H. dalam sambutannya menegaskan bahwa PWI tidak boleh abai terhadap pembinaan anggotanya.
“PWI harus hadir bukan hanya saat ada persoalan, tetapi sejak awal membekali wartawan dengan pemahaman etik dan hukum. Kebebasan pers bukan kebebasan tanpa batas. Ia harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas,” ujar Ade.
Tiga Pilar Negara Bicara: Eksekutif, Legislatif, dan Penegak Hukum
Memasuki sesi keynote speaker, Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto menekankan pentingnya relasi sehat antara pemerintah daerah dan media.
“Keterbukaan informasi publik tidak akan berjalan tanpa pers yang profesional. Pemerintah membutuhkan media sebagai mitra kritis, bukan musuh, dan media membutuhkan pemerintah yang transparan,” kata Tri.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M. menegaskan fungsi pers sebagai mitra kontrol demokrasi.
“Legislatif dan pers berada di jalur yang sama: mengawasi kekuasaan agar tidak melenceng dari kepentingan rakyat. Namun kontrol itu harus dijalankan secara berimbang, objektif, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Dari perspektif hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang diwakilkan oleh Kasi Intel Ryan Anugrah S.H. memberikan peringatan keras namun edukatif.
“Tidak semua produk jurnalistik otomatis dilindungi hukum. Jika ada unsur mens rea, penggiringan opini, atau itikad tidak baik, maka wartawan bisa berhadapan dengan risiko pidana, termasuk UU ITE,” jelasnya.
Ia mengingatkan wartawan agar memahami batas antara kritik jurnalistik dan pelanggaran hukum.
Etika Lapangan, Organisasi Pers, dan Bahaya Logical Fallacy
Pada sesi materi utama, Direktur UKW PWI Pusat Aat Surya Safaat mengajak wartawan kembali pada nilai dasar profesi.
“Wartawan keluar rumah harus berniat baik. Niat baik itu tercermin dari cara konfirmasi, cara doorstop, dan cara menulis yang berimbang. Jangan pernah melupakan kode etik jurnalistik,” katanya.
Sekjen SMSI Pusat Makali Kumar, S.H., M.H. menyoroti pentingnya profesionalisme dan tata kelola media siber.
“Media digital menuntut kecepatan, tapi organisasi pers harus tetap menjaga disiplin, struktur, dan standar etik. Tanpa itu, media mudah tergelincir,” ujarnya.
Sementara Tenaga Ahli Dewan Pers Hendrayana, S.H., M.H. mengupas bahaya logical fallacy dalam pemberitaan.
“Kesalahan logika, framing berlebihan, dan generalisasi sering menjadi pintu masuk sengketa pers. Wartawan harus sadar bahwa kesalahan berpikir bisa berujung konflik hukum,” paparnya.
Diskusi interaktif yang menyusul memperlihatkan antusiasme peserta, dengan berbagai pertanyaan kritis seputar kriminalisasi pers, batas kebebasan berekspresi, hingga etika di era clickbait.
PWI Bekasi Raya: Tegas Membina, Bukan Membiarkan
Menutup rangkaian acara, Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H. kembali menegaskan komitmen organisasi.
“PWI Bekasi Raya memilih jalur pembinaan, bukan pembiaran. Kami ingin wartawan di Bekasi Raya kuat secara etik, cerdas secara hukum, dan matang secara profesional. Inilah cara kami menjaga marwah pers,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa seminar ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan komitmen ideologis PWI Bekasi Raya untuk melahirkan wartawan yang berintegritas, berani, dan bertanggung jawab.
Dengan kegiatan ini, PWI Bekasi Raya menegaskan diri sebagai organisasi pers yang kritis dalam sikap, tegas dalam prinsip, dan konsisten dalam pembinaan menjadikan pers bukan hanya bebas, tetapi juga bermartabat.
(Red/Sky)
