GMNI Bekasi Desak Kejagung RI Segera Tindak Lanjuti Kasus Dugaan Gratifikasi di Kabupaten Bekasi       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 9 Mei 2024 16:58 WIB ·

GMNI Bekasi Desak Kejagung RI Segera Tindak Lanjuti Kasus Dugaan Gratifikasi di Kabupaten Bekasi


Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi aksi damai di Kejaksaan Agung RI. (Dok: Istimewa) Perbesar

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi aksi damai di Kejaksaan Agung RI. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Dian Arba, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi, selaku korlap aksi damai di Kejaksaan Agung RI beberapa waktu lalu, telah meminta Kejagung RI untuk segera menindaklanjuti kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum anggota dewan Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut dilakukan aktivis GMNI Bekasi dikarenakan statement yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bekasi yang menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti kasus tersebut setelah moment Pemilu usai.

Namun, saat Pemilu sudah rampung masih belum ada tanda-tanda untuk ditindaklanjuti oleh pihak Kejari Kabupaten Bekasi.

Sementara dilain sisi, dikatakan oleh Dian bahwa dalam kasus tersebut sudah ada yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Artinya pihak Kejaksaan sebenernya tinggal mendalami lebih lanjut siapa saja oknum yang terindikasi terlibat dalam dugaan korupsi ini. Baik oknum dari anggota legislatif yang diduga menerima gratifikasi ataupun dari pihak lainnya apabila ditemukan petunjuk lain,” ujar Dian, Kamis (9/5/2024).

“Sebelumnya kita sudah menggelar aksi di Kejagung RI pada (2/5/2024) lalu dan juga sudah melaporkannya dan diterima, bahkan kabarnya sekarang laporan kami sudah di meja pimpinan Kejagung RI,” ungkap Dian Arba.

Maka dari itu, lanjut Dian, pihaknya berharap agar pihak Kejaksaan Agung RI jangan menunda atau berlama-lama lagi untuk turun ke Kabupaten Bekasi guna mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

“Dan kami juga menegaskan bahwa apabila Kejagung belum ada respon dalam 14 hari kedepan, kami tidak akan segan untuk kembali melakukan aksi kembali di Kantor Kejaksaan Agung RI sebagai bentuk suara kami,” pungkas Dian.

Di kesempatan lain, saat dikonfirmasi, pihak Kejagung RI cq Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, Bambang menyampaikan bahwa pihaknya hanya bertugas menerima dan meneruskan saja aduan tersebut.

“Selebihnya ya urusan pimpinan dan tidak mungkin memaksa pimpinan untuk segera memberi petunjuk,” terang Bambang, Kamis (9/5/2024) siang.

“Sudah diteruskan ke pimpinan dan belum ada petunjuk,” pungkasnya.

 

Penulis : Sukayat
Editor: Uje

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 25 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Polres Karawang Ungkap 26 Kasus Narkoba: 31 Tersangka Ditangkap, Lebih dari 1 Kg Sabu Disita

17 Mei 2025 - 00:42 WIB

Polres Karawang

KDM dan Zulhas Resmikan Program Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih

16 Mei 2025 - 16:52 WIB

Program Koperasi Desa

Polisi Gagalkan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Tasikmalaya, 3 Pelaku Diamankan

16 Mei 2025 - 12:42 WIB

Penyalahgunaan BBM Subsidi

Polda NTT Giat Operasi Penumpasan Premanisme: Tidak Ada Tempat bagi Preman

16 Mei 2025 - 10:03 WIB

Polda NTT

Ketua AWPI Kabupaten Bekasi Apresiasi Acara Puncak HPN Bekasi Raya 2025

15 Mei 2025 - 15:25 WIB

HPN Bekasi Raya

Presiden Prabowo Buka Konferensi Ke-19 PUIC, Serukan Persatuan Parlemen Dunia Islam

15 Mei 2025 - 10:02 WIB

PUIC
Trending di NEWS