Hukum Tak Boleh Tunduk pada Mobilisasi Massa, Dugaan Peran FF di Kota Wisata Harus Diusut Tuntas       

Menu ✖

Mode Gelap

NEWS · 23 Feb 2026 19:32 WIB ·

Hukum Tak Boleh Tunduk pada Mobilisasi Massa, Dugaan Peran FF di Kota Wisata Harus Diusut Tuntas


					Hukum Tak Boleh Tunduk pada Mobilisasi Massa, Dugaan Peran FF di Kota Wisata Harus Diusut Tuntas Perbesar

KONTEKSBERITA.com – Aksi tekanan dalam sengketa perumahan Kota Wisata, Cluster Florence , Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor memunculkan fakta baru. Sejumlah orang diduga berkumpul lebih dulu di RM Bebek Goreng H. Slamet Ahmad Yani, sebelum bergerak bersama menuju lokasi sengketa.

Dari pantauan warga, belasan sepeda motor datang hampir bersamaan. Tak lama, massa bergerak serempak ke perumahan yang tengah bersengketa. Situasi mendadak ricuh, terjadi keramaian, teriakan, kegaduhan hingga muncul dugaan perusakan.

BACA JUGA:  Tekankan Tidak Ada Pungli, Pj Wali Kota Bekasi Sidak Pengujian Dishub

Pergerakan terkoordinasi ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang menggerakkan?
Nama FF, yang disebut sebagai owner rumah makan tersebut, disebut-sebut warga berada di balik konsolidasi massa.

Jika dugaan ini benar, maka peristiwa tersebut bukan lagi konflik biasa, melainkan indikasi mobilisasi terstruktur untuk menekan pihak tertentu.

Pola seperti ini mengarah pada intimidasi, bukan penyelesaian hukum.
Sengketa seharusnya diselesaikan di pengadilan, bukan lewat pengerahan orang banyak.

BACA JUGA:  Soal Perpindahan ASN ke IKN, Begini Kata Presiden Jokowi

Upaya konfirmasi kepada Polsek Gunung Putri belum mendapat respons hingga berita ini diturunkan.Secara hukum, pengerahan massa yang berujung kerusakan dapat masuk ranah pidana, mulai dari Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama hingga Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang.

Karena itu, publik mendesak kepolisian
memeriksa peran FF,
menelusuri titik kumpul massa,
serta memastikan tidak ada aktor penggerak di balik aksi tersebut. Hukum tidak boleh kalah oleh tekanan jalanan.

BACA JUGA:  One Way Tol Cipali Hingga Tol Kalikangkung Ditunda

Siapa pun yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun pihak yang diduga mengoordinasikan, harus diproses secara adil. Masyarakat kini menunggu ketegasan aparat penegak hukum.

 

(Red)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Lindungi Masyarakat Usia Produktif di Sumatera Barat, Jasa Raharja Perkuat Gerakan Keselamatan Berlalu Lintas  

31 Oktober 2026 - 21:42 WIB

Tiga Polda Ikuti Pelatihan RAR Korlantas, Asah Kemampuan Evakuasi Korban Kecelakaan

31 Oktober 2026 - 11:31 WIB

Pelatihan RAR Korlantas

Diskusi Bersama Wartawan, Muhammad Awaluddin Paparkan Transformasi Peran Jasa Raharja  

30 Oktober 2026 - 10:47 WIB

Bareskrim Polri Bongkar Dugaan Impor Ilegal 1.257 Balpres di Subang

29 Oktober 2026 - 13:35 WIB

Impor Ilegal Balpres

Dugaan Korupsi Advertorial DKIPS Sulut, 3 Tersangka Ditahan

29 Oktober 2026 - 12:51 WIB

Korupsi Advertorial

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Jasa Raharja Perkuat Integritas dan Kepedulian dalam Pelayanan  

28 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Trending di NEWS