KONTEKSBERITA.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Langkah ini menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperluas peluang kerja, sekaligus menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.
Komitmen itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertajuk Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di Nuanza Hotel & Convention, Cikarang Selatan, Selasa (21/7/2026).
Acara tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Asep mengungkapkan, tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi masih berada di kisaran delapan persen. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi melalui penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan program vokasi yang benar-benar mengikuti kebutuhan perusahaan.
“Kabupaten Bekasi masih memiliki angka pengangguran sekitar delapan persen. Karena itu, kita membutuhkan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pendidikan vokasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Asep Surya Atmaja.
Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila kompetensi para pencari kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan industri.
Ia menilai pelatihan kerja akan lebih efektif jika materi yang diberikan disusun berdasarkan kebutuhan riil perusahaan. Karena itu, sinkronisasi antara dunia industri dan lembaga pelatihan menjadi hal yang sangat penting.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memperkuat koordinasi antara Dinas Ketenagakerjaan dan pengelola kawasan industri. Langkah awal yang akan dilakukan adalah memetakan kebutuhan tenaga kerja secara berkala sebagai dasar penyusunan program pelatihan vokasi yang lebih adaptif.
Asep juga berencana mengundang pengelola 11 kawasan industri di Kabupaten Bekasi untuk menyusun kebutuhan tenaga kerja secara bersama. Hasil pemetaan itu nantinya akan menjadi acuan dalam menyiapkan program pelatihan yang lebih tepat sasaran.
“Saya akan mengundang sebelas kawasan industri untuk duduk bersama. Kita ingin mengetahui secara rinci tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan perusahaan. Setelah itu baru kita siapkan melalui program vokasi dan pelatihan kerja,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan, dan industri akan mengurangi kesenjangan kompetensi lulusan ketika memasuki pasar kerja. Dengan demikian, tenaga kerja lokal diharapkan lebih siap bersaing dan memiliki peluang lebih besar untuk diterima di perusahaan.
Selain itu, Asep mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Ketenagakerjaan mengenai penguatan program vokasi di Kabupaten Bekasi. Dukungan pemerintah pusat dinilai penting agar pelatihan kerja dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri manufaktur modern.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha semakin erat sehingga keberadaan ribuan perusahaan di Kabupaten Bekasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan kesejahteraan warga.
(Red/Advertorial)
