Warga Mengeluh Terkait Data BPNT dan PKH, Kaur Kesra Desa Cibening Setu Bertanggungjawab       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 15 Jun 2024 15:50 WIB ·

Warga Mengeluh Terkait Data BPNT dan PKH, Kaur Kesra Desa Cibening Setu Bertanggungjawab


Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Cibening Sekaligus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) , Santi. (Dok: Istimewa) Perbesar

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Cibening Sekaligus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) , Santi. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – BPNT adalah Bantuan Pemerintah Non Tunai, yaitu bantuan yang diberikan Pemerintah berupa sembako atau sering disebut Non PKH sedangkan PKH adalah Program Keluarga Harapan, yaitu bantuan yang diberikan pemerintah berupa uang tunai.

Sedangkan penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat terkadang tidak merata dan tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi di Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

BACA JUGA:  Polda Jabar Ungkap Jaringan Narkotika Internasional, Sita Puluhan Kilogram Sabu dan Ganja

Salah satu warga Cibening, Ab (28), mengatakan selama ini dirinya dan warga lain belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, padahal pernah didata oleh pihak desa yang menjanjikan akan mendapatkan bantuan berupa sembako dan uang tunai.

“Ada juga warga yang dapat terus selanjutnya tidak lagi mendapatkan bantuan, jadi kemana data itu menghilang,” ungkapnya. Sabtu (15/6/2024).

“Saya pernah didatangi orang desa mau dapat bantuan pemerintah, tapi sampai saat ini belum juga dapat. Padahal tetangga desa sudah mendapatkan beras dan uang tunai,” tambahnya.

BACA JUGA:  Unjuk Rasa di Kemendagri, Aktivis Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Dani Ramdan Jadi Pj Bupati Kembali

Sementara Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Cibening Sekaligus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) , Santi, mengatakan bahwa Desa Cibening hanya mendapatkan bantuan PKH 230 Orang dan BPNT sebanyak 110 orang.

“Sedangkan jumlah penduduk 900.000 Jiwa. Ini menjadi PR untuk kami sikapi agar yang layak mendapatkan bantuan dapat terealisasikan, dengan mengajukan ke Kemensos. Adapun di acc atau tidak itu kebijakannya Kemensos,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Soal Pilkada, DPRD Kabupaten Bekasi Ingatkan KPUD Agar Terus Bebenah

“Saya bertanggungjawab atas kegiatan ini, maka dari itu kami terus berupaya mengajukan ke Kemensos agar masyarakat yang berhak mendapatkan akan dapat bantuan,” ungkapnya.

 

Penulis : Sukayat

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 82 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Prabowo Perkuat Kesejahteraan Guru, Tunjangan Naik dan Beasiswa Diperluas

12 Juni 2026 - 14:13 WIB

Kesejahteraan Guru

Bapenda Kabupaten Bekasi Optimalkan Pajak Daerah, Kejar Target Rp3,8 Triliun

11 Juni 2026 - 15:18 WIB

Pajak Daerah

Ruislag Aset Desa Mekarwangi Tuntas, Aset Terjaga dan Fasilitas Meningkat

11 Juni 2026 - 14:43 WIB

Ruislag Aset Desa Mekarwangi

Ojol Dorong Pembentukan Asosiasi Nasional, Perkuat Kolaborasi dengan Polri

11 Juni 2026 - 11:26 WIB

Komunitas Ojol

Pengawasan Pajak Air Tanah Diperkuat untuk Dongkrak PAD Kabupaten Bekasi

11 Juni 2026 - 09:04 WIB

Pajak Air Tanah

Operasi Patuh 2026 Ditunda, Korlantas Fokus Evaluasi

9 Juni 2026 - 09:08 WIB

Operasi Patuh 2026
Trending di NEWS