Polisi Usulkan Penghapusan Pajak Progresif di Indonesia       

Menu ✖

Mode Gelap

TNI & POLRI · 8 Jul 2023 13:59 WIB ·

Polisi Usulkan Penghapusan Pajak Progresif di Indonesia


					Korlantas Polri Usulkan Penghapusan Pajak Progresif di Indonesia. (Dok: Istimewa) Perbesar

Korlantas Polri Usulkan Penghapusan Pajak Progresif di Indonesia. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) mengusulkan penghapusan pajak progresif bagi individu yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor.

Mereka berpendapat bahwa pajak ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pemasukan negara.

Selain itu, peningkatan beban pajak ini juga menyebabkan banyak individu menjadi tidak jujur dalam melaporkan kepemilikan kendaraan mereka.

Hal ini kemudian menyulitkan tugas kepolisian dalam melakukan identifikasi jika terjadi situasi tertentu.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi, dalam rapat dengan Komisi III DPR RI yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (5/7/2023).

BACA JUGA:  Polda Kaltim Tangkap 95 Pelaku Curanmor dalam Operasi Jaran Mahakam 2025

“Orang yang ingin memiliki tiga atau empat mobil, biarkan saja. Tidak perlu dikenakan pajak progresif karena fakta yang terjadi adalah ini. Ketika kami berbicara dengan Bu Nicke (Direktur Utama) Pertamina untuk menghitung subsidi, ada orang yang seharusnya memenuhi syarat untuk mendapat subsidi, namun ia memiliki mobil Alphard,” katanya.

“Tempat tinggalnya sederhana, namun ia memiliki mobil Alphard. Ternyata, ini adalah kendaraan yang dipinjam untuk menghindari pajak progresif. Hal ini tentu menjadi masalah jika mobil tersebut terkena Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau sanksi lainnya,” lanjut Firman.

BACA JUGA:  Kapolri Tetapkan Satu Tersangka dalam Kasus Pembalakan Liar Pemicu Banjir di Sumatera

Temuan ini sejalan dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Direktur Penegakan dan Hukum Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Aan Suhanan.

Data registrasi kendaraan bermotor menunjukkan bahwa hampir 30 persen dari kendaraan tersebut tidak terdaftar atas nama pemilik yang sebenarnya.

Oleh karena itu, seringkali terjadi kesalahan alamat dalam surat tilang ketika diterapkan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

BACA JUGA:  Dimulai Besok, Ini 11 Pelanggaran yang di Incar dalam Operasi Keselamatan 2024

Dengan penghapusan pajak progresif, Firman berharap identitas kendaraan dan pemiliknya dapat terdata dengan lebih baik.

Dengan demikian, jika diperlukan konfirmasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan identitas kendaraan, hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih akurat.

“Kami telah melakukan pertemuan dengan Tim Samsat Nasional untuk meminta penghapusan biaya perubahan nama dan pajak progresif,” ujar Firman.

 

Penulis/Editor: Uje

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Keponakan Pemilik Bengkel Jadi Otak Curanmor, Polda Babel Tangkap 4 Pelaku

16 November 2026 - 12:16 WIB

Polda Babel

Korem 051/WKT dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Gelar Jumat Berkah di Cikarageman

13 November 2026 - 13:01 WIB

Korem 051/Wijayakarta

Polda DIY Bongkar 4 Pabrik Miras Oplosan di Bantul, Ribuan Botol Disita

8 November 2026 - 22:00 WIB

Pabrik Miras Oplosan

Polisi Ungkap Produksi Oli MARS Ilegal di Mojokerto, FR Diamankan

7 November 2026 - 12:27 WIB

Polisi Bongkar Lapak Sabu di Tanah Abang, 18 Orang Diciduk

5 November 2026 - 11:06 WIB

Lapak Sabu Tanah Abang

Polsek Setu Gelar Operasi Kejahatan Jalanan di Jalan Raya Setu-Serang, Periksa 23 Kendaraan

1 November 2026 - 19:18 WIB

Trending di NEWS