konteksberita.com | Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi resmi menunda rencana penutupan perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria. Keputusan ini diambil setelah mendapat penolakan dan aspirasi dari warga terdampak dalam forum sosialisasi yang digelar di Aula Kelurahan Harapan Mulya, Senin (25/5/2026).
Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Teguh Indrianto, menyatakan bahwa rencana penutupan ini awalnya dirancang sebagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan publik. Menurutnya, keberadaan perlintasan ilegal di belakang Grand Mall Bekasi tersebut memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan maupun operasional perjalanan kereta api.
“Langkah ini merujuk pada regulasi perkeretaapian yang berlaku guna memastikan aspek keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” ujar Teguh dalam keterangannya.
Meski demikian, rencana tersebut memicu keberatan dari perwakilan tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Warga menilai jalur tersebut merupakan akses alternatif vital bagi pejalan kaki, terutama menuju fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
Ketua LPM Harapan Mulya, Wid Sugiarto, menegaskan bahwa warga sepakat mengenai pentingnya aspek keselamatan publik. Namun, pihaknya mendesak pemerintah daerah memberikan solusi konkret berupa akses pengganti sebelum melakukan penutupan total.
“Kami memahami keselamatan adalah hal utama. Namun, kami berharap Pemkot Bekasi mengkaji kembali rencana ini hingga ada langkah solutif yang konkret, terutama terkait akses pengganti yang aman dan layak bagi mobilitas harian warga,” kata Wid Sugiarto.
Merespons aspirasi tersebut, Pemkot Bekasi sepakat menunda eksekusi penutupan perlintasan hingga waktu yang belum ditentukan. Selama masa penundaan, pemerintah daerah berkomitmen melakukan kajian teknis lanjutan guna merumuskan opsi jalan keluar yang menyeimbangkan antara standardisasi keselamatan perkeretaapian dan kebutuhan mobilitas harian masyarakat setempat.
