Disdik Bungkam Seribu Bahasa Terkait Dugaan Data Aspal Jalur Domisili SPMB di SMPN 12 Kota Bekasi       

Menu ✖

Mode Gelap

NEWS · 7 Jul 2025 20:04 WIB ·

Disdik Bungkam Seribu Bahasa Terkait Dugaan Data Aspal Jalur Domisili SPMB di SMPN 12 Kota Bekasi


					Kantor Disdik Kota Bekasi. (Dok: Istimewa) Perbesar

Kantor Disdik Kota Bekasi. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Dugaan pemalsuan data jalur domisili dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 12 Kota Bekasi mencuat ke publik. Namun saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, tidak satu pun petinggi dinas yang dapat ditemui di kantor pada Senin (7/7/2025).

Informasi dugaan kecurangan tersebut bersumber dari narasumber terpercaya yang mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara data jarak tempat tinggal calon siswa dengan lokasi sekolah yang tercantum dalam sistem domisili.

BACA JUGA:  Pemkab Bekasi Atur Perubahan Jam Kerja di Bulan Ramadhan

“Saya sudah telusuri beberapa siswa yang lolos melalui jalur domisili di SMPN 12. Di sistem tertulis hanya 200 meter dari sekolah, tapi kenyataannya lebih dari 500 meter. Bahkan ada yang tertulis 300 meter, padahal saya ukur langsung jaraknya lebih dari 1 kilometer,” ungkap narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Ia menambahkan, praktik manipulasi data domisili semacam ini bukan hal baru. Menurutnya, setiap tahun ajaran baru selalu ditemukan indikasi serupa yang diduga melibatkan oknum tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.

BACA JUGA:  Ringankan Beban Ekonomi Warga, Polsek Cibarusah Giat Penjualan Sembako Murah

“Kecurangan ini sudah menjadi rahasia umum. Anak-anak yang benar-benar tinggal dekat sekolah malah tersingkir. Demi kantong pribadi segelintir orang, masa depan anak bangsa jadi korban,” ujarnya geram.

Sistem zonasi yang sekarang menjadi sistem domisili dalam SPMB 2025 semestinya menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan, bukan sebaliknya menjadi ajang permainan oknum.

Padahal, hak atas pendidikan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BACA JUGA:  Halal Bihalal Pensiunan, Wawali Bekasi Perkuat Silaturahmi

Melihat polemik yang terus berulang, publik mendesak Wali Kota Bekasi untuk turun tangan langsung dan mengevaluasi sistem serta oknum yang diduga menyalahgunakan wewenang.

Reformasi sistem penerimaan peserta didik dinilai mendesak agar tidak lagi merugikan siswa-siswa yang seharusnya berhak.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum memberikan pernyataan resmi. Awak media masih berupaya meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

 

(Red/Sky/Im)

Artikel ini telah dibaca 28 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Drainase Bermasalah, Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Desak Pemkab Benahi Jalan KH Fudholi

6 November 2026 - 00:07 WIB

Saeful Islam

Polisi Bongkar Lapak Sabu di Tanah Abang, 18 Orang Diciduk

5 November 2026 - 11:06 WIB

Lapak Sabu Tanah Abang

Resmi Dilantik Jadi Kades Tamanrahayu Masa Bhakti 2026–2034, Emin Suryana Gelar Tasyakuran 7 Tumpeng

4 November 2026 - 21:51 WIB

Kades Tamanrahayu

Ketua BPD Lubangbuaya Ucapkan Selamat atas Pelantikan Kades Maulana Yusup Periode 2026-2034

4 November 2026 - 21:45 WIB

Ketua BPD Lubangbuaya

Kurang dari 24 Jam, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Korban Kecelakaan Truk Molen di Bekasi   

3 November 2026 - 18:14 WIB

Pastikan Pelayanan Optimal, Direksi Jasa Raharja Jenguk Korban Kecelakaan Truk Molen di RS Juwita Bekasi 

2 November 2026 - 16:03 WIB

Trending di NEWS