KONTEKSBERITA.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 Maret 2025, yang membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengatasi masalah ekonomi di pedesaan.
“Koperasi Desa Merah Putih ini pertama-tama diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa. Koperasi ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan membantu masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan mereka,” ujar Budi Arie dalam keterangannya kepada awak media setelah rapat.
Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Ia mencatat bahwa 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi, seperti yang terjadi di negara-negara maju.
“Di Jepang, 84 hingga 86 persen penduduknya tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini dapat menjadi penyumbang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pusat ekonomi. Oleh karena itu, kita harus memperkuat desa sebelum terlambat,” tegas Tito.
Selain menjadi penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat mengatasi masalah pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa. Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan adil bagi masyarakat desa.
“Pak Presiden tadi menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk memutus rantai rentenir, tengkulak, dan pinjaman online yang selama ini menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya koperasi ini, yang salah satu unitnya adalah unit simpan pinjam, masyarakat desa akan jauh lebih terbantu dalam hal pendanaan dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan,” jelasnya.
Mendagri Tito juga menambahkan bahwa koperasi desa ini akan hadir sebagai perwakilan negara untuk melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum.
“Koperasi ini adalah representasi negara. Negara hadir untuk menyelamatkan masyarakat desa dari ketergantungan pada pinjol, tengkulak, dan rentenir yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembiayaan dari Bank Himbara, yang diperkirakan akan memberikan pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa. Dana ini akan digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.
Tito juga menyatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas ini. Sosialisasi ini penting untuk memastikan pemahaman yang seragam mengenai program ini.
“Kita akan melakukan dialog dengan kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, dan badan musyawarah desa untuk memastikan mereka benar-benar memahami pemikiran dari Bapak Presiden. Ini adalah kepentingan bersama yang pasti akan menguntungkan desa,” ujar Tito.
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program ini diharapkan dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.
(Red)
*Update Berita Lainnya di Google News.
