Polri Akan Tindak Label Skin Care yang Melanggar Regulasi       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 12 Jan 2025 22:29 WIB ·

Polri Akan Tindak Label Skin Care yang Melanggar Regulasi


Konfers Polri Bersama BPOM Soal Leble Skin Care yang Melanggar Regulasi. (Dok: Istimewa) Perbesar

Konfers Polri Bersama BPOM Soal Leble Skin Care yang Melanggar Regulasi. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan mendukung penuh upaya penindakan terhadap pelanggaran distribusi produk perawatan kulit (skin care) berlabel etiket biru yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konferensi pers bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025), Kapolri menyampaikan komitmen Polri untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan.

BACA JUGA:  BGN Tegaskan Tak Ada Kebijakan Pengadaan Susu Secara Khusus dalam Program MBG

“Kami telah bersepakat dengan BPOM mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan, baik berupa pendampingan maupun tindakan tegas,” ujar Kapolri.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara Polri dan BPOM, termasuk peningkatan pelatihan bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung program-program yang ada, baik dalam hal pendampingan maupun tindakan tegas sebagai langkah ultimum remedium,” tambahnya.

BACA JUGA:  Pengasuh Pondok Pesantren di Bekasi Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Kepada Santriwati

Di sisi lain, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik, khususnya produk perawatan kulit berlabel etiket biru. Produk-produk tersebut, yang seharusnya hanya digunakan berdasarkan resep dokter, sering kali ditemukan dijual bebas tanpa izin edar yang sah.

“Etiket biru adalah tanda bahwa produk ini dibuat khusus oleh tenaga ahli, seperti dokter kulit, untuk pasien tertentu. Namun, jika diproduksi massal dan dijual bebas, itu melanggar aturan,” jelas Taruna.

BACA JUGA:  Presiden Prabowo Larang Instansi Rekrut Tenaga Honorer Lagi, Bakal Ada Sanksi

BPOM juga menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, mulai dari sanksi administratif seperti peringatan atau pencabutan izin edar, hingga langkah hukum jika pelanggaran tidak dapat diselesaikan secara administratif.

“Kami akan terus melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi kepada pelanggar, karena keselamatan konsumen adalah prioritas utama kami,” tegasnya.

 

(Red)

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Tiga Lembaga Gagas, Sosialisasikan Perlindungan Hukum Penelantaran Rumah Tangga

26 Januari 2026 - 14:22 WIB

HK Damin Sada: Pluralisme adalah Akar Sejarah dan Identitas Bekasi

26 Januari 2026 - 12:23 WIB

BGN Tegaskan Tak Ada Kebijakan Pengadaan Susu Secara Khusus dalam Program MBG

26 Januari 2026 - 09:59 WIB

Susu MBG

Meski Jalan Provinsi, Wali Kota Bekasi Pastikan Penanganan Cepat

25 Januari 2026 - 07:59 WIB

Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 6 Diproyeksikan Fungsional saat Idulfitri 2026

24 Januari 2026 - 13:51 WIB

Panen Emas Merah Putih di Hari Ketiga ASEAN Para Games 2025

24 Januari 2026 - 11:19 WIB

ASEAN Para Games
Trending di NEWS