KONTEKSBERITA.com – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah melarang semua instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan rekrut tenaga honorer.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini.
Rini menjelaskan bahwa meskipun rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 masih memberi kesempatan khusus bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, di masa mendatang proses rekrutmen CPNS dan PPPK tidak akan lagi memberikan perlakuan serupa.
“Arahan dari Bapak Presiden, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20, setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK), kepala daerah, menteri, atau kepala lembaga tidak diperbolehkan lagi merekrut pegawai non-ASN di instansi mereka, dengan ancaman sanksi,” ujar Rini mengutip CNNIndoensia, di Jakarta, pada Senin (17/3).
Menurutnya, pemerintah akan lebih mengutamakan prinsip meritokrasi. Oleh karena itu, rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ke depannya akan lebih berfokus pada kompetensi para pendaftar.
Rini juga mengingatkan agar instansi-instansi tidak lagi mencari alasan untuk merekrut honorer. Kebijakan ini diambil untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar berjalan dengan baik demi memberikan kepastian bagi CASN dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah telah membuka rekrutmen PPPK untuk mengangkat tenaga honorer yang telah bekerja di pemerintahan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat bahwa terdapat sekitar 1,7 juta tenaga non-ASN.
Rekrutmen PPPK tahap I diperkirakan dapat menyerap sekitar 1,3 juta tenaga honorer, sementara sekitar 400 ribu honorer lainnya akan mengikuti seleksi PPPK Tahap II yang dijadwalkan berlangsung tahun ini.
(Red)
*Update Berita Lainnya di Google News.
