Menteri LH Sebut TPAS Burangkeng Perlu Ditutup, Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi Sarif Marhaendi Angkat Bicara       

Menu ✖

Mode Gelap

NEWS · 1 Des 2024 12:47 WIB ·

Menteri LH Sebut TPAS Burangkeng Perlu Ditutup, Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi Sarif Marhaendi Angkat Bicara


					Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi Sarif Marhaendi. (Dok: Istimewa). Perbesar

Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi Sarif Marhaendi. (Dok: Istimewa).

KONTEKSBERITA.com – Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq menilai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi sudah tidak laik dan berpotensi ditutup.

Hal itu disampaikan Hanif usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke TPAS Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Minggu, 1 Desember 2024.

“Secara fisik kita bersama merasakan bagaimana tekanan lingkungan dan sosial yang muncul disini (TPAS Burangkeng). Sehingga yang saya dapat persepsikan sebenarnya ini sudah tidak mampu lagi menanggung beban fungsinya sebagai TPA,”kata Hanif kepada awak media.

BACA JUGA:  Klaim Asuransi Ditolak, Ahli Waris Ibu Nurjannah Gugat PT BFI Finance Indonesia Tbk dan PT FWD Insurance Indonesia

Hanif menilai TPAS Burangkeng harus segera ditutup dan dilakukan penataan lingkungan ulang. Saat ini tim sudah melakukan pengawasan hidup TPAS Burangkeng untuk dikeluarkan rekomendasi.

“Ada dua hal disini, pertama ada paksaan pemerintah yang mungkin akan direkomendasikan tim pengawasan lingkungan hidup yang kita harus taati bersama, karena berkonsekuensi pidana maupun perdata,”paparnya.

Lalu kedua, penataan ulang itu harus dilakukan untuk memulihkan lingkungan yang sudah terdampak atau tercemar TPAS Burangkeng berdasarkan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan.

“Sedang didalami tim penyidik dan tim pengawasan. Kita akan menunggu dulu kajian dari pengawasan lingkungan hidup dan penyidik, tidak mendahului. Tapi menurut saya bebannya cukup berat,”paparnya.

BACA JUGA:  Usai Viral, Sunhaji Penjual Es Teh Magelang Maafkan Gus Miftah

Hanif meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk melakukan penanganan secara maksimal. Usai dilakukan penutup harus ada langkah antisipasi dari pemerintah.

Menurut dia, rata-rata TPA tersebut menggunakan sistem open dumping atau metode pembuangan sampah secara terbuka tanpa penanganan khusus (penutupan tanah).

Secara teknis, lanjut Hanif, hal ini dimandatkan dan masuk dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2028 tentang pengelolaan sampah yang mana bisa ditarik baik kelalaian ataupun kesengajaan.

BACA JUGA:  Sidang Ijon Proyek Bekasi, Pengacara Soroti Kesaksian Kontradiktif Pejabat

Dalam kunjungan itu, turut dihadiri pejabat Kementerian Lingkungan Hidup, Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi dan Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi Sarif Marhaendi.

Sarif menilai sistem open dumping sudah tidak laik digunakan di TPAS Burangkeng, harus ada penerapan teknologi untuk mengurangi volume sampah.

“Pencemaran lingkungan sudah terjadi sejak lama, makanya saya sempat usul ketika rapat komisi kalau untuk menangani permasalahan lingkungan kita harus melibatkan aktivis aktivis lingkungan,”kata Sarif.

 

(Sky)

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 44 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Polres Jakbar Bongkar 43 Kasus Pencurian, 53 Orang Diamankan

23 Oktober 2026 - 11:01 WIB

Polda Riau Sita 6.500 Liter Biosolar Subsidi di Siak

22 Oktober 2026 - 11:32 WIB

Polda Riau

Gerak Cepat, Jasa Raharja Terbitkan Jaminan Biaya Perawatan bagi 11 Korban KMP Batumandi  

21 Oktober 2026 - 11:23 WIB

Ridwan Anthony Taufan Tawarkan Dual Certainty, Koreksi Transfer Pricing Tak Otomatis Dipidana

20 Oktober 2026 - 21:12 WIB

Harwan Muldidarmawan Raih In-House Counsel Elite 2026, Jasa Raharja Fokus Jaga Kepercayaan Publik

20 Oktober 2026 - 16:04 WIB

Disperkimtan Kabupaten Bekasi Bedah 267 Rutilahu, Bantuan Naik Rp40 Juta

20 Oktober 2026 - 13:46 WIB

Rutilahu Kabupaten Bekasi
Trending di NEWS