KONTEKSBERITA.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan penanganan infrastruktur jalan tetap berlanjut sepanjang 2026 meski pemerintah daerah menghadapi penyesuaian kondisi fiskal dan keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan penyesuaian anggaran tahun ini turut berdampak pada sektor infrastruktur. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Henri, pihaknya kemudian melakukan penataan ulang terhadap program yang telah direncanakan dengan mempertajam skala prioritas.
“Untuk sektor jalan, anggaran tahun ini mengalami penyesuaian signifikan dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, kami melakukan rasionalisasi dan penajaman prioritas agar kegiatan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Henri.
Ia menjelaskan, pekerjaan fisik tidak langsung dilaksanakan secara serentak. Pada tiga bulan pertama 2026, DSDABMBK lebih dahulu memusatkan kegiatan pada penyelesaian administrasi dan persiapan teknis.
Pekerjaan konstruksi selanjutnya akan dilakukan secara bertahap mulai triwulan kedua hingga akhir tahun, menyesuaikan kondisi kas daerah.
Selain mempertimbangkan kemampuan anggaran, pemerintah daerah juga memperbarui pemetaan lokasi pekerjaan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan terbaru, terutama terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat genangan maupun banjir.
Henri menegaskan, penyesuaian tersebut bukan berarti mengubah keseluruhan rencana pembangunan. Pemerintah hanya menyesuaikan lokasi penanganan dengan kondisi terkini agar pekerjaan yang dilakukan memberikan dampak langsung bagi warga.
“Kami tidak mengubah substansi perencanaan, namun melakukan penyesuaian lokasi berdasarkan kondisi riil di lapangan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek, DSDABMBK juga mempercepat tahapan pengadaan barang dan jasa. Salah satu langkah yang ditempuh ialah memanfaatkan mekanisme e-purchasing sehingga pekerjaan dapat segera berjalan ketika anggaran tersedia.
Pada 2026, sejumlah program infrastruktur telah disiapkan. Rencananya, pembangunan jalan akan dilakukan di delapan titik, pembangunan drainase jalan di 21 titik, serta pelebaran jalan menuju standar di 11 titik.
Selain itu, terdapat pemeliharaan berkala pada tujuh titik dan program rekonstruksi jalan yang mencakup 1.660 titik.
Henri menyebut keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan pekerjaan berdasarkan tingkat urgensinya.
“Infrastruktur itu berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran. Karena itu kami optimalkan yang ada, dengan memprioritaskan ruas yang perlu penanganan segera,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Bekasi melalui DSDABMBK masih berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah Kabupaten Bekasi.
Henri memastikan keterbatasan fiskal tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(Red)
