KONTEKSBERITA.com – Peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2025 kembali menjadi momen reflektif tentang rendahnya perlindungan negara terhadap profesi guru.
Hal ini disampaikan praktisi hukum R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., pada Kantor Hukum AKBAR & REKAN, menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan besar dalam menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar guru di seluruh Indonesia.
Sebagai Dewan Pakar Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) DPC Kota Bekasi sekaligus Ketua LAKUMHAM DPC PKB Kota Bekasi, Sigit menyoroti bahwa penghormatan terhadap guru tidak boleh berhenti pada slogan dan seremoni tahunan.
Ia menilai kontribusi guru telah melahirkan generasi terbaik bangsa, namun masih banyak guru bekerja tanpa kepastian hukum dan kesejahteraan yang jelas.
“Setiap tokoh besar lahir dari bimbingan guru, tetapi guru justru kerap dibiarkan menghadapi persoalan tanpa perlindungan yang memadai. Ini ironi yang tidak boleh dibiarkan,” tegas Sigit dalam keterangannya, Senin (24/11/2025).
Ia menyebut maraknya kriminalisasi terhadap guru yang menjalankan tugas menegakkan disiplin siswa sebagai salah satu persoalan terbesar.
Menurutnya, banyak guru terpaksa berhadapan dengan proses hukum tanpa pendampingan, padahal mereka sedang melaksanakan fungsi pendidikan yang dilindungi undang-undang.
Selain itu, Sigit menilai masih banyak persoalan struktural yang belum dijawab pemerintah, mulai dari status honorer yang tidak kunjung tuntas, ketimpangan kesejahteraan antara guru negeri dan swasta, hingga beban administratif yang mengurangi fokus guru dalam mengajar.
Minimnya pelatihan hukum dan etika profesi juga dinilai memperbesar kerentanan guru di lapangan
Sigit mendesak pemerintah pusat dan daerah agar memperkuat kebijakan perlindungan hukum bagi guru, memastikan standar kesejahteraan yang setara, serta menyederhanakan regulasi yang membebani.
“Negara harus hadir dengan kebijakan nyata, bukan sekadar pidato seremonial. Melindungi guru berarti menjaga masa depan bangsa,” tutupnya.
(Red)
