KONTEKSBERITA.com – Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Faizal, menegaskan bahwa kebijakan Kakorlantas terkait pembekuan sementara penggunaan sirine dan lampu rotator bukan berarti menghentikan seluruh kegiatan pengawalan.
Menurutnya, pengawalan tetap dilakukan dalam situasi mendesak maupun untuk kegiatan resmi yang telah diatur dalam undang-undang.
Ia mencontohkan bahwa pengawalan tetap diberikan untuk kegiatan berskala besar maupun kunjungan tamu negara.
“Contohnya, kegiatan seperti KTT internasional di Bali atau kunjungan tamu negara asing di Jakarta tetap harus dilakukan, karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134. Hanya saja, kami batasi penggunaannya, bahkan bila memungkinkan dilakukan tanpa menggunakan sirine atau rotator,” jelasnya.
Brigjen Pol Faizal menambahkan bahwa pengawalan terhadap kendaraan pribadi kini dilakukan secara lebih selektif. Selain itu, Korlantas juga mengimbau agar personel tidak menggunakan sirine maupun rotator saat melintas pada waktu salat, acara duka, ataupun kegiatan keagamaan.
“Sebisa mungkin gunakan *public address* pada kendaraan untuk meminta jalan secara sopan. Misalnya dengan menyampaikan permohonan, ‘Mohon maaf, kami minta waktu, kami minta jalan.’ Itu jauh lebih baik. Ini merupakan masukan yang positif karena masyarakat masih sangat peduli dan mencintai institusi kepolisian,” ujarnya.
Terkait penggunaan lampu kendaraan, Brigjen Faizal menegaskan bahwa pengaturannya sudah tercantum dengan jelas dalam Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
“Lampu berwarna biru digunakan oleh kepolisian, lampu merah untuk pemadam kebakaran, ambulans, Palang Merah Indonesia (PMI), dan TNI. Sementara itu, lampu kuning diperuntukkan bagi petugas jalan tol, pekerja jalan, serta kendaraan truk besar atau pengangkut barang berbahaya. Artinya, hanya tiga kategori ini yang secara resmi diatur dalam undang-undang,” tutupnya.
(Red)
