Genjot PAD 2025, Bapenda Kabupaten Bekasi Optimalkan Retribusi       

Menu ✖

Mode Gelap

NEWS · 5 Feb 2025 14:36 WIB ·

Genjot PAD 2025, Bapenda Kabupaten Bekasi Optimalkan Retribusi


					Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, Bakal Genjot PAD dari Retribusi. (Dok: Istimewa) Perbesar

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, Bakal Genjot PAD dari Retribusi. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengadakan rapat virtual dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pada Selasa (4/2/2025).

Rapat ini membahas strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi, dengan target capaian pada tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Command Center Diskominfosantik, Komplek Pemkab Bekasi, ini difokuskan pada evaluasi penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BACA JUGA:  HUT RI Ke-79, Nurchaidir: Semoga Indonesia Tambah Maju, Jaya dan Sukses

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, menyatakan bahwa potensi peningkatan PAD terletak pada pengelolaan retribusi parkir, aset, dan layanan publik lainnya.

“Pengoptimalan retribusi menjadi prioritas kami. Contohnya, retribusi parkir dari Dinas Perhubungan yang mengalami kendala teknis. Namun, dengan adanya inovasi yang diusung Kemendagri, kami yakin penerimaannya dapat dimaksimalkan,” ujar Ani.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan kementerian membahas solusi inovatif untuk mengatasi hambatan operasional.

Selain retribusi parkir, beberapa OPD lainnya mengusulkan pengembangan potensi retribusi baru. Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan integrasi retribusi kebersihan untuk MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum.

BACA JUGA:  Ruislag Aset Desa Mekarwangi Tuntas, Aset Terjaga dan Fasilitas Meningkat

Sementara Dinas Bina Marga mengajukan pemanfaatan lahan terminal milik pemerintah daerah untuk pembangunan kios yang menghasilkan retribusi aset.

“Lahan terminal yang belum termasuk dalam Perda No. 8/2023 akan dioptimalkan. Kios dan fasilitas lainnya akan menjadi sumber retribusi baru,” jelas Ani.

Ani menegaskan bahwa seluruh skema retribusi harus mengikuti tarif yang telah diatur dalam Perda. “Payung hukum sudah jelas. Tugas kami adalah memastikan inovasi tetap sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.

BACA JUGA:  Bagaimana Jika Sedekah Menggunakan Harta Hasil Korupsi?

Evaluasi ini juga menyoroti pentingnya penambahan jenis retribusi yang belum tercakup dalam peraturan sebelumnya.

Pemkab Bekasi optimis langkah-langkah strategis ini akan meningkatkan realisasi PAD secara signifikan, sejalan dengan target pembangunan daerah pada tahun 2025.

Dengan adanya sinergi antara OPD dan dukungan dari Kemendagri, Pemkab Bekasi berkomitmen untuk memperkuat basis pendapatan daerah guna mendanai program-program prioritas dan meningkatkan pelayanan publik.

 

(Red)

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Korban Kecelakaan Minibus di Tol Terpeka Tulang Bawang Barat, Jasa Raharja Gercep Pelayanan

26 Oktober 2026 - 15:53 WIB

Hadapi Tantangan Ekonomi 2027, Jasa Raharja Perkuat Strategi Keberlanjutan Bisnis melalui Economic Insights

26 Oktober 2026 - 09:49 WIB

Sindikat Promosi Judol di Makassar Diduga Raup Rp1,3 Miliar

25 Oktober 2026 - 15:22 WIB

Polres Jakbar Bongkar 43 Kasus Pencurian, 53 Orang Diamankan

23 Oktober 2026 - 11:01 WIB

Polda Riau Sita 6.500 Liter Biosolar Subsidi di Siak

22 Oktober 2026 - 11:32 WIB

Polda Riau

Gerak Cepat, Jasa Raharja Terbitkan Jaminan Biaya Perawatan bagi 11 Korban KMP Batumandi  

21 Oktober 2026 - 11:23 WIB

Trending di NEWS