Bapenda Kabupaten Bekasi Terus Berinovasi Tingkatkan PAD       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 20 Mar 2024 14:20 WIB ·

Bapenda Kabupaten Bekasi Terus Berinovasi Tingkatkan PAD


Badan Pendapatan Daerah/Bapenda Kabupaten Bekasi. (Dok: Istimewa) Perbesar

Badan Pendapatan Daerah/Bapenda Kabupaten Bekasi. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kantor Pajak Pratama/Madya dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

FGD tersebut diselenggarakan untuk mengeksplorasi potensi pajak dari sektor jasa catering dan penyewaan apartemen dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.

Acara ini berlangsung di Ruang KH. Raden Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi beberapa waktu yang lalu.

BACA JUGA:  Dukung Program P2WKSS, Disbudpora Akan Salurkan Alat Olahraga dan Gelar Senam Bersama

Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asda-1), Sri Enny Mainiarti, menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang berkolaborasi dengan kementerian terkait dan kantor layanan pajak dalam menghadapi perkembangan pesat pembangunan apartemen.

Terutama karena apartemen tidak hanya sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai investasi yang disewakan.

“Pajak daerah yang belum bisa kami ambil termasuk rumah dan apartemen yang disewakan, merupakan potensi-potensi yang sedang kami kumpulkan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Sri Enny Mainiarti.

BACA JUGA:  Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Terus Upayakan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Di Kabupaten Bekasi, terdapat sebelas kawasan industri dengan lebih dari 7.000 perusahaan. Jumlah ini menjadi potensi bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan PAD melalui pajak makanan/minuman dan catering.

“Perusahaan-perusahaan ini memiliki ratusan hingga ribuan karyawan, sehingga pajak catering menjadi potensi pendapatan bagi PAD Kabupaten Bekasi,” tambahnya.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2022, kewenangan pajak diatur oleh pemerintah daerah.

Hasil FGD ini akan menjadi kajian bagi Bapenda dan dinas terkait untuk melakukan tinjauan langsung ke lapangan guna memastikan jumlah apartemen yang sudah beralih fungsi.

BACA JUGA:  Presiden Prabowo Buka Konferensi Ke-19 PUIC, Serukan Persatuan Parlemen Dunia Islam

“Kami akan mengumpulkan para pengusaha catering dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Bekasi untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah ini,” ungkapnya.

Dengan adanya dukungan dari kantor pelayanan pajak dan hasil FGD ini, diharapkan potensi pendapatan daerah dari apartemen maupun catering bisa dioptimalkan.

 

Editor: Uje

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Panitia Pilkades Tamansari Gelar Rapat Pleno Penetapan DPT, Ada 9242 Pemilih

12 September 2026 - 18:03 WIB

Pilkades Tamansari Setu

Suryo Wijoyo Raih Doktor Ilmu Hukum Cumlaude, Usung Standardisasi Visum et Repertum

11 September 2026 - 17:54 WIB

Konsisten Terapkan GRC,Jasa Raharja Raih Empat Penghargaan di Ajang TOP GRC Awards 2026 

11 September 2026 - 14:05 WIB

Polresta Klaten Bongkar Penyalahgunaan Pertalite, Kerugian Negara Ditaksir Rp378 Juta

10 September 2026 - 16:16 WIB

Nomor Urut 3 di Pilkades Gandamekar, Kempit Programkan Perluasan Lapangan Kerja dan Prioritaskan Warga Gandamekar

9 September 2026 - 17:10 WIB

Kempit

Pilkades Sukadanau, H. Parta Nomor Urut 2 Siap Rangkul Warga dan Benahi Tata Kelola Desa

9 September 2026 - 14:58 WIB

Pilkades Sukadanau
Trending di NEWS