Bapenda Kabupaten Bekasi Terus Berinovasi Tingkatkan PAD       

Menu ✖

Mode Gelap

NEWS · 20 Mar 2024 14:20 WIB ·

Bapenda Kabupaten Bekasi Terus Berinovasi Tingkatkan PAD


					Badan Pendapatan Daerah/Bapenda Kabupaten Bekasi. (Dok: Istimewa) Perbesar

Badan Pendapatan Daerah/Bapenda Kabupaten Bekasi. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kantor Pajak Pratama/Madya dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

FGD tersebut diselenggarakan untuk mengeksplorasi potensi pajak dari sektor jasa catering dan penyewaan apartemen dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.

Acara ini berlangsung di Ruang KH. Raden Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi beberapa waktu yang lalu.

BACA JUGA:  Pria di Ponorogo Ditangkap Polisi Usai Cabuli Anak Tetangga dan Curi Celana Dalam Laki-Laki

Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asda-1), Sri Enny Mainiarti, menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang berkolaborasi dengan kementerian terkait dan kantor layanan pajak dalam menghadapi perkembangan pesat pembangunan apartemen.

Terutama karena apartemen tidak hanya sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai investasi yang disewakan.

“Pajak daerah yang belum bisa kami ambil termasuk rumah dan apartemen yang disewakan, merupakan potensi-potensi yang sedang kami kumpulkan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Sri Enny Mainiarti.

BACA JUGA:  Hacker Ancam Sebar Data Nasabah Jika BSI Tak Bayar Tebusan

Di Kabupaten Bekasi, terdapat sebelas kawasan industri dengan lebih dari 7.000 perusahaan. Jumlah ini menjadi potensi bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan PAD melalui pajak makanan/minuman dan catering.

“Perusahaan-perusahaan ini memiliki ratusan hingga ribuan karyawan, sehingga pajak catering menjadi potensi pendapatan bagi PAD Kabupaten Bekasi,” tambahnya.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2022, kewenangan pajak diatur oleh pemerintah daerah.

Hasil FGD ini akan menjadi kajian bagi Bapenda dan dinas terkait untuk melakukan tinjauan langsung ke lapangan guna memastikan jumlah apartemen yang sudah beralih fungsi.

BACA JUGA:  UIN Syahada dan BRI: Peluang Emas Karier di Walk In Interview

“Kami akan mengumpulkan para pengusaha catering dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Bekasi untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah ini,” ungkapnya.

Dengan adanya dukungan dari kantor pelayanan pajak dan hasil FGD ini, diharapkan potensi pendapatan daerah dari apartemen maupun catering bisa dioptimalkan.

 

Editor: Uje

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Jabar Luncurkan Fitur Angkut ODGJ, Penanganan Kini Terintegrasi

14 November 2026 - 11:53 WIB

Angkut ODGJ

Korem 051/WKT dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Gelar Jumat Berkah di Cikarageman

13 November 2026 - 13:01 WIB

Korem 051/Wijayakarta

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Sidak Proyek Pelebaran Jalan MT Haryono di Tamansari Setu

12 November 2026 - 12:01 WIB

Pelebaran Jalan MT Haryono

KDM Jamin 250 Ribu Anggota Linmas Jabar dengan Asuransi

12 November 2026 - 11:54 WIB

Asuransi Linmas

Sarif Marhaendi Soroti Proyek Jalan MT Haryono Setu Tanpa Konsultan Pengawas

11 November 2026 - 15:38 WIB

Hari Pahlawan, RS Kartika Husada Setu Gelar Silaturahmi Hangat Bersama Puluhan Relawan

11 November 2026 - 12:10 WIB

RS Kartika Husada Setu
Trending di NEWS