Menu

Mode Gelap
Berhadiah Rp500 Juta, Sekretaris Dinas LH Kabupaten Bekasi Berikan Tips Lomba Kampung Bersih Relawan Barisan Mas Gibran (BMG) Usulkan 12 Menteri dan Wamen Milenial Kabinet Prabowo-Gibran Proyek Pengurugan Perum Villa Setu Wangi Dikomplain Warga Lakukan Pengawasan Coklit Data Pemilih, Panwaslucam Setu Optimistis Sukses Polisi Tangkap Bandar Chip Slot Royal Dream

NEWS · 2 Mar 2024 09:48 WIB ·

Masa Jabatan Habis, DPMD Pastikan Pengisian BPD di 179 Desa di Kabupaten Bekasi


Pengisian BPD di 179 Desa di Kabupaten Bekasi. (Dok: Istimewa) Perbesar

Pengisian BPD di 179 Desa di Kabupaten Bekasi. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Sebanyak 179 desa di Kabupaten Bekasi akan melakukan proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun ini karena masa jabatan anggota BPD saat ini akan berakhir pada Juli 2024.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, setelah memimpin rapat bersama para Camat, Forum Apdesi, dan Forum BPD di ruang rapat KH Raden Ma’mun Nawawi Lt II Gedung Bupati Bekasi pada Jumat (01/03) pagi.

“Untuk tahun ini, ada 179 desa di Kabupaten Bekasi yang masa jabatan anggota BPD-nya berakhir pada Juli 2024. Kami telah mengirim surat kepada para Camat untuk disampaikan kepada kepala desa di wilayah mereka agar melaksanakan pengisian ini,” kata Rahmat Atong.

Ia menjelaskan bahwa tindakan ini adalah tindak lanjut dari Surat Edaran Kemendagri nomor 100.3.2.7/1491/BPD tertanggal 31 Maret 2023 mengenai Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

“Awalnya, terdapat kebingungan mengenai pengisian BPD di tahun 2024 ini, tetapi alhamdulillah hari ini mereka sudah sepenuhnya memahaminya,” tambahnya.

Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi, Karno, mengatakan bahwa pertemuan dengan DPMD diselenggarakan untuk menyamakan persepsi mengenai proses pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa tahun ini.

Pasca penyampaian aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya Revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa beberapa waktu lalu, terdapat anggapan jika Revisi Undang-Undang tersebut telah disahkan sehingga akan berdampak terhadap masa keanggotaan BPD.

“Kita memahami bahwa belum ada kepastian hingga saat ini. Kami dari Forum BPD tidak menghalangi pemerintah menjalankan aturan yang ada, tetapi kami meminta kesepahaman dalam menyampaikan perkembangannya kepada desa-desa mengingat dinamika dan hiruk pikuk yang ada,” ujarnya.

 

Editor: Uje

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Berhadiah Rp500 Juta, Sekretaris Dinas LH Kabupaten Bekasi Berikan Tips Lomba Kampung Bersih

18 Juli 2024 - 10:54 WIB

Tips Lomba Kampung Bersih

Relawan Barisan Mas Gibran (BMG) Usulkan 12 Menteri dan Wamen Milenial Kabinet Prabowo-Gibran

17 Juli 2024 - 23:07 WIB

Kabinet Prabowo-Gibran

Proyek Pengurugan Perum Villa Setu Wangi Dikomplain Warga

17 Juli 2024 - 09:25 WIB

Perum Villa Setu Wangi

Lakukan Pengawasan Coklit Data Pemilih, Panwaslucam Setu Optimistis Sukses

16 Juli 2024 - 20:25 WIB

Panwaslucam Setu

Polisi Tangkap Bandar Chip Slot Royal Dream

16 Juli 2024 - 14:05 WIB

Chip Royal Dream

Pemkab Bekasi Gelar Sosialisasi Lomba Kampung Bersih di Desa Simpangan Cikarang Utara

15 Juli 2024 - 21:39 WIB

Sosialisasi Lomba Kampung Bersih
Trending di NEWS