Menu

Mode Gelap
Hindari Makanan dan Minuman Ini Saat Berkendara Jarak Jauh Perbedaan Wartawan dan Reporter Bentrok Brimob dengan TNI AL di Sorong, Kapolda Papua Barat Imbau Agar Tak Terprovokasi Korlantas Tambah Safety Car Hingga Perketat Pembatas Jalan di Jalur Contraflow Arus Balik Lebaran 2024 Penerapan WFH Maksimal 50 Persen Bagi ASN pada 16-17 April, Begini Aturannya

NEWS · 2 Mar 2024 09:48 WIB ·

Masa Jabatan Habis, DPMD Pastikan Pengisian BPD di 179 Desa di Kabupaten Bekasi


Pengisian BPD di 179 Desa di Kabupaten Bekasi. (Dok: Istimewa) Perbesar

Pengisian BPD di 179 Desa di Kabupaten Bekasi. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Sebanyak 179 desa di Kabupaten Bekasi akan melakukan proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun ini karena masa jabatan anggota BPD saat ini akan berakhir pada Juli 2024.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, setelah memimpin rapat bersama para Camat, Forum Apdesi, dan Forum BPD di ruang rapat KH Raden Ma’mun Nawawi Lt II Gedung Bupati Bekasi pada Jumat (01/03) pagi.

“Untuk tahun ini, ada 179 desa di Kabupaten Bekasi yang masa jabatan anggota BPD-nya berakhir pada Juli 2024. Kami telah mengirim surat kepada para Camat untuk disampaikan kepada kepala desa di wilayah mereka agar melaksanakan pengisian ini,” kata Rahmat Atong.

Ia menjelaskan bahwa tindakan ini adalah tindak lanjut dari Surat Edaran Kemendagri nomor 100.3.2.7/1491/BPD tertanggal 31 Maret 2023 mengenai Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

“Awalnya, terdapat kebingungan mengenai pengisian BPD di tahun 2024 ini, tetapi alhamdulillah hari ini mereka sudah sepenuhnya memahaminya,” tambahnya.

Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi, Karno, mengatakan bahwa pertemuan dengan DPMD diselenggarakan untuk menyamakan persepsi mengenai proses pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa tahun ini.

Pasca penyampaian aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya Revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa beberapa waktu lalu, terdapat anggapan jika Revisi Undang-Undang tersebut telah disahkan sehingga akan berdampak terhadap masa keanggotaan BPD.

“Kita memahami bahwa belum ada kepastian hingga saat ini. Kami dari Forum BPD tidak menghalangi pemerintah menjalankan aturan yang ada, tetapi kami meminta kesepahaman dalam menyampaikan perkembangannya kepada desa-desa mengingat dinamika dan hiruk pikuk yang ada,” ujarnya.

 

Editor: Uje

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Bentrok Brimob dengan TNI AL di Sorong, Kapolda Papua Barat Imbau Agar Tak Terprovokasi

15 April 2024 - 10:29 WIB

Bentrok Brimob dengan TNI

Korlantas Tambah Safety Car Hingga Perketat Pembatas Jalan di Jalur Contraflow Arus Balik Lebaran 2024

14 April 2024 - 13:18 WIB

Contraflow Arus Balik Lebaran

Penerapan WFH Maksimal 50 Persen Bagi ASN pada 16-17 April, Begini Aturannya

14 April 2024 - 10:54 WIB

WFH

Puncak Arus Balik Lebaran 2024 Diprediksi Pada Minggu dan Senin

13 April 2024 - 23:23 WIB

Arus Balik Lebaran

Libur Lebaran, Go Wet Waterpark Grand Wisata dan Theatre Keong Emas TMII Ramai Pengunjung

13 April 2024 - 16:31 WIB

Go Wet Waterpark Grand Wisata

Puspom TNI Identifikasi Mobil Fortuner Pelat TNI yang Tabrak Mobil Wartawan

13 April 2024 - 11:28 WIB

Fortuner Pelat TNI
Trending di NEWS