Masa Jabatan Habis, DPMD Pastikan Pengisian BPD di 179 Desa di Kabupaten Bekasi       

Menu ✖

Mode Gelap

NEWS · 2 Mar 2024 09:48 WIB ·

Masa Jabatan Habis, DPMD Pastikan Pengisian BPD di 179 Desa di Kabupaten Bekasi


Pengisian BPD di 179 Desa di Kabupaten Bekasi. (Dok: Istimewa) Perbesar

Pengisian BPD di 179 Desa di Kabupaten Bekasi. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Sebanyak 179 desa di Kabupaten Bekasi akan melakukan proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun ini karena masa jabatan anggota BPD saat ini akan berakhir pada Juli 2024.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, setelah memimpin rapat bersama para Camat, Forum Apdesi, dan Forum BPD di ruang rapat KH Raden Ma’mun Nawawi Lt II Gedung Bupati Bekasi pada Jumat (01/03) pagi.

BACA JUGA:  Kejari Kota Bekasi Canangkan Zona Integritas, Targetkan Predikat WBK dan WBBM

“Untuk tahun ini, ada 179 desa di Kabupaten Bekasi yang masa jabatan anggota BPD-nya berakhir pada Juli 2024. Kami telah mengirim surat kepada para Camat untuk disampaikan kepada kepala desa di wilayah mereka agar melaksanakan pengisian ini,” kata Rahmat Atong.

Ia menjelaskan bahwa tindakan ini adalah tindak lanjut dari Surat Edaran Kemendagri nomor 100.3.2.7/1491/BPD tertanggal 31 Maret 2023 mengenai Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:  Diduga Teroris, Karyawan KAI Ditangkap di Bekasi

“Awalnya, terdapat kebingungan mengenai pengisian BPD di tahun 2024 ini, tetapi alhamdulillah hari ini mereka sudah sepenuhnya memahaminya,” tambahnya.

Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi, Karno, mengatakan bahwa pertemuan dengan DPMD diselenggarakan untuk menyamakan persepsi mengenai proses pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa tahun ini.

Pasca penyampaian aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya Revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa beberapa waktu lalu, terdapat anggapan jika Revisi Undang-Undang tersebut telah disahkan sehingga akan berdampak terhadap masa keanggotaan BPD.

BACA JUGA:  Miris! Bocah 14 Tahun Asal Cianjur Dijadikan Budak Seks di Tangerang

“Kita memahami bahwa belum ada kepastian hingga saat ini. Kami dari Forum BPD tidak menghalangi pemerintah menjalankan aturan yang ada, tetapi kami meminta kesepahaman dalam menyampaikan perkembangannya kepada desa-desa mengingat dinamika dan hiruk pikuk yang ada,” ujarnya.

 

Editor: Uje

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Bayi Ditemukan di Teras Rumah, Polisi Buru Pelaku

5 Oktober 2026 - 17:24 WIB

Jasa Raharja Terus Bergerak, Tiga Ahli Waris Korban KM Virgo Terima Santunan di Jawa Timur  

4 Oktober 2026 - 18:04 WIB

Jasa Raharja Hadirkan Fitur Jaminanku di My Jasfren untuk Cek Informasi Jaminan dan Plafon Santunan Luka-Luka   

2 Oktober 2026 - 14:27 WIB

Korban Pengeroyokan Tanjung Priok Diduga Diculik Sebelum Tewas

1 Oktober 2026 - 18:27 WIB

Pengeroyokan Tanjung Priok

Anthony Andhika Law Firm Ucapkan Selamat kepada Kapolri Suyudi

1 Oktober 2026 - 18:22 WIB

Hari Kesaktian Pancasila, Anthony Soroti Hukum dan Keadilan

1 Oktober 2026 - 12:06 WIB

Trending di NEWS