Paket Kebijakan Pemerintah Atasi Dampak El Nino, Ada Bansos Beras dan BLT       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 26 Okt 2023 11:41 WIB ·

Paket Kebijakan Pemerintah Atasi Dampak El Nino, Ada Bansos Beras dan BLT


Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Dok: Istimewa) Perbesar

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumumkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) guna mengatasi dampak El Nino dan tekanan ekonomi global serta menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi.

Kebijakan ini disusun sebagai respons terhadap gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan dampak kemarau panjang yang disebabkan oleh El Nino.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Rabu (25/10/2023) di Jakarta, bahwa langkah-langkah kebijakan APBN ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi di tengah tantangan dan tekanan yang sedang terjadi di ekonomi global, khususnya yang mempengaruhi masyarakat berpendapatan rendah.

El Nino telah menyebabkan lonjakan harga komoditas, seperti beras, yang memicu tingginya tingkat inflasi. Selain itu, suku bunga yang tinggi di negara maju dan prospek perekonomian global yang melemah berdampak signifikan pada perekonomian dan masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini, APBN mencakup penebalan bantuan sosial (bansos) dengan tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.

Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kilogram selama bulan Desember dengan total anggaran sekitar Rp2,67 triliun.

Sementara itu, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total anggaran sekitar Rp7,52 triliun.

Paket kebijakan kedua bertujuan untuk mengoptimalkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah berupaya meningkatkan target KUR hingga mencapai Rp297 triliun.

Paket kebijakan ketiga fokus pada penguatan sektor perumahan dengan memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru yang harganya di bawah Rp2 miliar.

Selain itu, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah.

Dukungan juga diberikan untuk penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) bagi masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.

Semua langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga perekonomian Indonesia dari guncangan ketidakpastian global, terutama dengan memperkuat sektor konstruksi dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

 

Editor: Uje

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pendaftaran Calon Anggota KPAD Kota Bandung Periode 2025–2030 Resmi Dibuka

21 Juni 2025 - 12:27 WIB

KPAD Kota Bandung

Polda NTT Selenggarakan Turnamen Tenis Meja Kapolda Cup IV untuk Meriahkan Hari Bhayangkara ke-79

20 Juni 2025 - 23:10 WIB

Turnamen Tenis Meja Polda NTT

Densus 88 dan KP2MI Gelar Sosialisasi Pencegahan Radikalisme bagi 302 Calon PMI

20 Juni 2025 - 11:20 WIB

Densus 88 dan KP2MI

Pemkab Bogor Resmi Memulai Revitalisasi Pasar Leuwiliang

20 Juni 2025 - 02:08 WIB

Pasar Rakyat Leuwiliang

Polda Jabar Ungkap Jaringan Kasino Ilegal, Puluhan Tersangka dan Uang Miliaran Rupiah Diamankan

19 Juni 2025 - 12:23 WIB

Polda Jabar Ungkap Kasino Ilegal

Joko S Dawoed Terpilih Ketua SMSI Kota Bekasi Periode 2025-2028, Doni Ardon: Selamat dan Sukses

18 Juni 2025 - 20:48 WIB

Ketua SMSI Kota Bekasi
Trending di NEWS