KONTEKSBERITA.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumumkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) guna mengatasi dampak El Nino dan tekanan ekonomi global serta menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi.
Kebijakan ini disusun sebagai respons terhadap gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan dampak kemarau panjang yang disebabkan oleh El Nino.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Rabu (25/10/2023) di Jakarta, bahwa langkah-langkah kebijakan APBN ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi di tengah tantangan dan tekanan yang sedang terjadi di ekonomi global, khususnya yang mempengaruhi masyarakat berpendapatan rendah.
El Nino telah menyebabkan lonjakan harga komoditas, seperti beras, yang memicu tingginya tingkat inflasi. Selain itu, suku bunga yang tinggi di negara maju dan prospek perekonomian global yang melemah berdampak signifikan pada perekonomian dan masyarakat.
Untuk mengatasi hal ini, APBN mencakup penebalan bantuan sosial (bansos) dengan tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.
Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kilogram selama bulan Desember dengan total anggaran sekitar Rp2,67 triliun.
Sementara itu, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total anggaran sekitar Rp7,52 triliun.
Paket kebijakan kedua bertujuan untuk mengoptimalkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah berupaya meningkatkan target KUR hingga mencapai Rp297 triliun.
Paket kebijakan ketiga fokus pada penguatan sektor perumahan dengan memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru yang harganya di bawah Rp2 miliar.
Selain itu, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah.
Dukungan juga diberikan untuk penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) bagi masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.
Semua langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga perekonomian Indonesia dari guncangan ketidakpastian global, terutama dengan memperkuat sektor konstruksi dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Editor: Uje
