Konteksberita.com | Kota Bekasi– Aktivis perempuan dan senior GMNI, Nyimas Sakuntala Dewi, mendesak aparat berwenang mengusut tuntas dugaan pelecehan verbal yang disebut terjadi dalam proses penggeledahan oleh aparat penegak hukum. Ia menilai tindakan tersebut mencederai prinsip profesionalitas dan penghormatan terhadap martabat warga negara.
Pernyataan itu disampaikan Nyimas sebagai respons atas munculnya dugaan ucapan yang dianggap melecehkan terhadap seorang perempuan saat proses penegakan hukum berlangsung.
Menurutnya, tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan perilaku yang merendahkan kehormatan seseorang, terlebih jika dilakukan oleh aparat yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak hukum.
“Seharusnya sebagai aparat negara tidak dibenarkan berbuat seperti itu. Sekalipun sedang ada proses pemeriksaan atau penggeledahan, tidak ada alasan sedikit pun bagi siapa pun, apalagi petugas negara, untuk melontarkan ucapan yang melecehkan, merendahkan martabat, atau melukai perasaan seseorang, terlebih terhadap seorang perempuan,” kata Nyimas. Dalam kete
Ia juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap ruang privat warga. Menurutnya, rumah merupakan wilayah yang mendapat perlindungan hukum dan tidak boleh menjadi tempat terjadinya tindakan yang merendahkan kehormatan pemiliknya.
“Rumah adalah tempat yang dilindungi hukum. Itu adalah harga diri setiap warga negara sehingga harus dihormati tanpa terkecuali,” ujarnya.
Nyimas menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, maka persoalan itu bukan sekadar kesalahan ucapan, melainkan berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran etik dan penyalahgunaan kewenangan.
Ia menyebut sejumlah aturan yang relevan untuk menjadi dasar evaluasi, mulai dari UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 315 KUHP terkait penghinaan, hingga aturan etik yang mengikat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas negara.
“Ini bukan sekadar salah bicara, melainkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang harus ditelusuri secara objektif. Siapa pun oknumnya harus diperiksa, fakta-faktanya dibuktikan secara adil, dan apabila terbukti bersalah harus dijatuhi sanksi tegas agar tidak terulang kembali,” tegasnya.
Nyimas menambahkan, transparansi dalam penanganan perkara menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus diproses tanpa pandang bulu.
“Hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan. Justru aparat penegak hukum harus menjadi teladan dalam menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap warga negara,” pungkasnya. (Imron R)
