BPJS Kesehatan Canangkan Pelaksanaan KRIS di Masa Depan       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 17 Jun 2022 13:31 WIB ·

BPJS Kesehatan Canangkan Pelaksanaan KRIS di Masa Depan


BPJS Kesehatan Canangkan Pelaksanaan KRIS di Masa Depan Perbesar

KONTEKSBERITA.com – Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah berencana untuk menguji coba implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak yang berwenang, termasuk regulator.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti berharap agar Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan, dan Asosiasi Rumah Sakit dapat menyepakati definisi dan kriteria KRIS sebelum diujicobakan dan diimplementasikan.

Ghufron menyampaikan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama DPR RI, DJSN telah menetapkan 12 kriteria yang akan menjadi dasar penyelenggaraan KRIS.

BACA JUGA:  Wali Kota Medan Minta Polisi Tembak Mati Begal, Komisi III DPR: Dibasmi Tapi Tak Harus Ditembak Mati

Kriteria tersebut menitikberatkan pada kondisi sarana dan prasarana non-medis, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, dan kepadatan ruang rawat inap.

Namun, belum ada kriteria KRIS yang mengenai aspek medis. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan mengusulkan penambahan dua kriteria tambahan terkait akses terhadap dokter dan obat.

Ghufron menekankan pentingnya regulator menyediakan regulasi yang matang dan komprehensif agar pelaksanaan KRIS tidak terhambat oleh regulasi yang belum sempurna atau terkesan dipaksakan.

BACA JUGA:  Disdik Kabupaten Bekasi Menggelar Rapat Kerja SKM

Berdasarkan penelitian yang dilakukan BPJS Kesehatan, responden menganggap bahwa kelas rawat inap JKN yang sesuai adalah yang menjadi hak mereka saat ini. Yang paling penting bagi peserta JKN adalah hak atas obat dan kunjungan dokter.

Ghufron menegaskan bahwa dalam implementasi KRIS, peserta harus dijamin hak atas obat, kunjungan dokter, dan ketersediaan kamar dengan baik.

Menurut peta jalan implementasi KRIS, diharapkan semua rumah sakit telah mengimplementasikan kriteria KRIS pada tahun 2024.

BACA JUGA:  Kurangi Volume Sampah di TPA Burangkeng, DLH Kabupaten Bekasi Lakukan Ini

Kriteria-kriteria tersebut sebenarnya telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.

Beberapa rumah sakit yang sedang dibangun sudah mengacu pada ketentuan standar tersebut, termasuk Rumah Sakit Pantiwilasa dr. Cipto Semarang.

“Dengan ruang yang nyaman seperti ini kami berharap agar keluarga yang dirawat bisa cepat sembuh. Pelayanan yang kami dapatkan juga baik dan mudah,” ungkap pria Yasin.

 

Editor: Uje

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ahli Waris Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Terima Santunan dari Jasa Raharja

29 April 2026 - 11:30 WIB

Jasa Raharja Tanggung Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Kereta Api ke 8 RS

28 April 2026 - 21:21 WIB

DPW PPP Jabar Ambil Alih Muscab X DPC PPP Kabupaten Bekasi, Lanjut 29 April di Bandung

28 April 2026 - 16:58 WIB

DPW PPP Jabar

Muscab X DPC PPP Kabupaten Bekasi Diundur, Sarif Marhaendi: SC dan OC Tak Ada di Tempat

28 April 2026 - 16:40 WIB

Muscab PPP Kabupaten Bekasi

Korban Kecelakaan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur

28 April 2026 - 13:04 WIB

PT KAI Menyampaikan Permohonan Maaf Atas Tragedi Kecelakaan Kereta Api

28 April 2026 - 00:13 WIB

Trending di NEWS