KONTEKSBERITA.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan inovasi layanan digital melalui fitur Angkut ODGJ yang terintegrasi dalam aplikasi Sapawarga. Fitur ini dirancang untuk mempermudah pelaporan sekaligus memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berjalan terkoordinasi, mulai dari penjemputan hingga perawatan di rumah sakit.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, keberadaan sistem tersebut diharapkan dapat mengakhiri persoalan penanganan ODGJ yang selama ini kerap berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya tanpa kejelasan tanggung jawab.
Ia menilai, persoalan tersebut sudah berlangsung lama dan membutuhkan mekanisme penanganan yang lebih terstruktur.
Dedi mencontohkan, selama ini terdapat kasus ODGJ yang berpindah dari Cirebon ke Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, hingga sejumlah wilayah lainnya sebelum kembali lagi ke daerah asal.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh terus terjadi karena setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan dan perawatan yang layak.
Melalui fitur Angkut ODGJ yang dapat diakses lewat aplikasi Sapawarga maupun laman angkutodgj.jabarprov.go.id, pemerintah dapat memantau proses penanganan pasien secara digital.
“Semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas,” kata Dedi, Jumat (13/11/2026).
Sistem tersebut melibatkan Dinas Sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta rumah sakit rujukan. Dengan pemantauan terintegrasi, setiap tahapan penanganan diharapkan dapat diketahui secara transparan sehingga pasien tidak terlantar maupun mengalami penolakan tanpa kejelasan tindak lanjut.
Pemprov Jabar Siapkan Pendampingan hingga Pasien Pulih
Selain memastikan proses penjemputan dan rujukan berjalan tertib, Pemprov Jawa Barat juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada pasien hingga kondisi kesehatannya membaik.
Dedi menegaskan, pemerintah tidak akan menghentikan tanggung jawab setelah pasien mendapatkan perawatan di rumah sakit. Apabila pasien sudah dinyatakan pulih, pemerintah akan membantu proses pemulangan kepada keluarga.
Bahkan, jika keluarga mengalami kendala dalam menerima kembali pasien atau menghadapi persoalan biaya pengobatan, pemerintah provinsi siap memberikan bantuan.
“Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam menghadapi ODGJ yang ditemukan di lingkungan sekitar. Masyarakat diminta tidak melakukan tindakan sepihak maupun main hakim sendiri.
Menurut Dedi, penanganan ODGJ bukan semata-mata persoalan kesehatan, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.
Pemprov Jabar turut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan layanan tersebut.
Data yang terkumpul melalui aplikasi nantinya dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kebutuhan obat-obatan, kapasitas tempat perawatan, hingga program rehabilitasi sosial.
Dedi berharap sistem digital ini mampu memastikan seluruh ODGJ yang membutuhkan pertolongan memperoleh layanan secara tepat dan berkelanjutan.
“Target kita jelas: tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani dan terpantau,” pungkasnya.
Begini Alur Pelaporan Angkut ODGJ
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin melaporkan keberadaan ODGJ melalui fitur Sapawarga harus melengkapi sejumlah informasi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon seluler.
Setelah laporan diterima, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan serta validasi data untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.
Apabila laporan dinyatakan valid, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien akan diarahkan untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat atau fasilitas rumah sakit lainnya sesuai kebutuhan medis.
Dokter akan memberikan penanganan lanjutan hingga pasien dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani perawatan di luar rumah sakit.
Proses pendampingan juga tetap dilakukan setelah pasien diperbolehkan pulang. Dinas Kesehatan Jawa Barat bersama puskesmas akan memantau perkembangan kondisi pasien sekaligus memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan.
Adi mengatakan, masyarakat dapat mengetahui perkembangan laporan yang telah disampaikan dengan memasukkan nomor tiket pengaduan atau NIK melalui aplikasi Sapawarga.
“Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga,” ujarnya.
Ia menambahkan, fitur Angkut ODGJ merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa.
Dengan sistem yang terintegrasi, setiap pengaduan diharapkan dapat diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan dipantau oleh instansi terkait sesuai kewenangannya.
Langkah ini diharapkan membuat pelayanan terhadap ODGJ di Jawa Barat semakin terkoordinasi, sekaligus meminimalkan risiko keterlambatan penanganan dan penelantaran pasien.
(Red)
