konteksberita.com | Kota Bekasi – Anggota DPRD Kota Bekasi Komisi IV Fraksi PKB, Ahmadi atau yang akrab disapa Madong, menyoroti dua persoalan yang dinilainya menjadi perhatian masyarakat Kota Bekasi, yakni kasus dugaan kesalahan pemberian vaksin kepada bayi serta maraknya fenomena LGBT yang berkembang di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmadi saat kegiatan reses II tahun anggaran 2026 bersama warga di lingkungan RW 12, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kamis (9/7/2026).
Terkait kasus vaksinasi, Ahmadi mengungkapkan pihaknya telah memanggil pihak puskesmas untuk meminta klarifikasi setelah adanya laporan bayi mengalami kondisi tidak normal usai menerima vaksin.
Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan adanya dugaan kesalahan prosedur dalam pemberian vaksin akibat tidak dilakukannya pemeriksaan ulang atau double check oleh petugas kesehatan.
“Kasus ini sudah kami tindak lanjuti. Pihak puskesmas telah kami panggil dan petugas yang bersangkutan sudah dinonaktifkan. Ke depan kami meminta seluruh puskesmas menerapkan sistem double check agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Ahmadi.
Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak takut mengikuti program vaksinasi. Menurutnya, vaksin merupakan program nasional yang bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai penyakit.
“Jangan sampai ada kekhawatiran berlebihan. Vaksinasi tetap penting untuk kesehatan masyarakat dan harus dijalankan sesuai prosedur yang benar,” katanya.
Selain persoalan kesehatan, Ahmadi juga menyoroti fenomena LGBT yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ia mendorong Pemerintah Kota Bekasi melakukan kajian dan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi dampak sosial yang ditimbulkan.
“Saya mendorong pemerintah melakukan kajian secara serius dan mengambil langkah pencegahan melalui edukasi serta pendekatan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, bocah asal jatiasih itu juga menyinggung sejumlah usulan pembangunan infrastruktur yang disampaikan warga Jatimekar.
Ia memastikan aspirasi terkait pengecoran jalan lingkungan, pembangunan sumur bor, dan kebutuhan fasilitas lingkungan lainnya akan terus diperjuangkan melalui mekanisme pembangunan daerah.
Menurutnya, sejumlah usulan yang telah diajukan melalui RT dan RW di wilayah Jatimekar ditargetkan dapat direalisasikan sesuai perencanaan anggaran yang telah disusun.
“Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar pembangunan yang dibutuhkan warga dapat direalisasikan secara bertahap,” pungkasnya.
Imron R
