konteksberita.com | Kota Bekasi – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Esa Muhamad, mendesak Pemerintah Kota Bekasi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama pembangunan Pasar Kranji yang hingga kini belum menunjukkan penyelesaian yang jelas.
Pernyataan tersebut disampaikan Gilang usai kegiatan reses di perumahan Jaka Permai, Bekasi Barat, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, Komisi I DPRD Kota Bekasi perlu segera memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) serta Bagian Kerja Sama untuk meminta penjelasan terkait perkembangan proyek yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut.
“Saya mendorong Komisi I untuk memanggil Sekda dan Bagian Kerja Sama agar dilakukan evaluasi menyeluruh. Tidak perlu lagi menunggu tahapan SP1, SP2, atau SP3. Yang diperlukan saat ini adalah langkah tegas karena yang dirugikan adalah masyarakat dan para pedagang,” ujar Gilang.
Politikus muda PDI Perjuangan itu menilai hingga saat ini belum terlihat keseriusan dalam penyelesaian pembangunan Pasar Kranji. Padahal pasar tersebut memiliki fungsi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Bekasi Barat.
Ia juga mempertanyakan pelaksanaan adendum dalam perjanjian kerja sama pembangunan pasar yang sebelumnya disebut sebagai solusi percepatan penyelesaian proyek.
“Kami ingin mengetahui apakah poin-poin dalam adendum itu sudah dijalankan atau belum. Karena faktanya sampai hari ini kondisi di lapangan masih belum berubah dan masyarakat belum merasakan hasilnya,” tegasnya.
Gilang menilai keterlambatan penyelesaian proyek bukan hanya berdampak terhadap pedagang, tetapi juga masyarakat luas yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Menurutnya, Pasar Kranji merupakan salah satu sentra perdagangan penting yang menjadi pusat transaksi jual beli kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kondisi proyek yang tak kunjung selesai juga dinilai berkontribusi terhadap persoalan kemacetan di sekitar lokasi.
“Pasar Kranji bukan hanya tempat berdagang, tetapi juga pusat aktivitas masyarakat. Dampaknya bukan sekadar ekonomi, tetapi juga lalu lintas yang hingga sekarang masih menjadi keluhan warga,” katanya.
Karena itu, Gilang meminta Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah serius dan konkret agar penyelesaian proyek Pasar Kranji tidak terus berlarut-larut.
Ia menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan kerja sama pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Imron R
