KONTEKSBERITA.com – Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Senin (03/11/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola yang baik (good governance), khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sumber daya air, perbaikan jalan, serta kegiatan konstruksi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas SDABMBK sebagai bentuk tekad untuk meningkatkan profesionalisme serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi.
Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, menegaskan bahwa penandatanganan komitmen ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan pondasi penting dalam mendorong perubahan nyata.
“Komitmen ini menjadi pengingat bagi seluruh aparatur bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Kami bertekad membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan berintegritas agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Henri juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperkuat pengawasan internal serta mendorong inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat merasakan langsung dampak dari pembangunan. Karena itu, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dengan kolaborasi yang baik, kami optimistis kualitas infrastruktur di Kabupaten Bekasi akan meningkat signifikan,” tambahnya.
Melalui komitmen bersama ini, Dinas SDABMBK berharap seluruh aparatur terlibat aktif dalam menjaga etika pelayanan publik dan menghindari segala bentuk pelanggaran.
Semangat integritas dan kolaborasi ini diharapkan mampu membawa Kabupaten Bekasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih maju dan berkeadilan.
(Red)
