KONTEKSBERITA.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, dalam kegiatan Evaluasi Program JKN yang digelar Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan di Hotel Mercure Garut, Selasa (7/10).
Ida Farida mengatakan bahwa Pemkab Bekasi terus berupaya memastikan pembayaran iuran JKN bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dapat berjalan tepat waktu. Ia menegaskan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data kepesertaan secara rutin agar layanan bantuan kesehatan tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.
“Meskipun kapasitas fiskal daerah terbatas, kami tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi anggaran terus kami upayakan agar program jaminan kesehatan masyarakat dapat berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga memastikan seluruh program jaminan kesehatan masyarakat akan dialokasikan secara penuh dalam APBD sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam memberikan layanan kesehatan yang merata.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr. Arief Kurnia, menegaskan bahwa keberlanjutan JKN merupakan kebutuhan mendesak yang harus dijaga bersama.
“Kami di Dinas Kesehatan memastikan seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bekasi siap memberikan layanan bagi peserta JKN. Sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan menjadi kunci agar masyarakat mendapat layanan tanpa hambatan,” kata Arief.
Ia menambahkan bahwa pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memperkuat akurasi data PBI serta memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.
“Tujuan kami adalah memastikan tidak ada warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau pembiayaan,” tegasnya.
(Red)
