Penerapan WFH Maksimal 50 Persen Bagi ASN pada 16-17 April, Begini Aturannya       

Menu ✖

Mode Gelap

NEWS · 14 Apr 2024 10:54 WIB ·

Penerapan WFH Maksimal 50 Persen Bagi ASN pada 16-17 April, Begini Aturannya


					Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. (Dok: Istimewa) Perbesar

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengeluarkan ketentuan tentang pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (Work from Office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (Work from Home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 16 dan 17 April 2024.

Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di seluruh instansi pemerintah.

Anas menyatakan bahwa pengaturan ini dilakukan untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran. Dia menekankan bahwa WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Penerapan WFO 100 Persen

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Anas.

BACA JUGA:  Taman Baca Masyarakat di Desa Cikarageman Setu, 'Belajar Sambil Bermain'

Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu excellent dalam segala situasi,” ujarnya.

Penerapan WFH Maksimal 50 Persen

Menteri PANRB mengatakan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

BACA JUGA:  Festival Bulutangkis U-15 Piala Presiden 2025 Dibuka, Pencarian Bibit Generasi Emas Bulutangkis Indonesia

“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh PPK di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” ujarnya.

Anas menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) selama 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari, maka total mencapai 10 hari.

“Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru tanah air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pemerintah Targetkan Jembatan Bailey Bogor-Karawang Selesai Sebelum Lebaran

Anas menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut.

Lebih lanjut, Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.

“Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Selain itu, Anas juga meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran.

“Sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah. Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran,” tandasnya.

 

Editor: Uje
Sumber: Humas Setkab

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Polisi Bongkar Dugaan Penyelewengan Pertalite di Tawangmangu, 8 Drum Disita

17 November 2026 - 15:47 WIB

Penyelewengan Pertalite

Perkuat Kontribusi Indonesia di ASEAN, Dirut Jasa Raharja Gelar Audiensi dengan Executive Director ASEAN Insurance Council   

16 November 2026 - 18:03 WIB

Terpilih Jadi Ketua Karang Taruna Desa Ciledug, Ahmad Patoni Usung Program Atasi Pengangguran

16 November 2026 - 13:06 WIB

Ahmad Patoni

Keponakan Pemilik Bengkel Jadi Otak Curanmor, Polda Babel Tangkap 4 Pelaku

16 November 2026 - 12:16 WIB

Polda Babel

Jabar Luncurkan Fitur Angkut ODGJ, Penanganan Kini Terintegrasi

14 November 2026 - 11:53 WIB

Angkut ODGJ

Korem 051/WKT dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Gelar Jumat Berkah di Cikarageman

13 November 2026 - 13:01 WIB

Korem 051/Wijayakarta
Trending di NEWS