Menu

Mode Gelap
Proyek Pengurugan Perum Villa Setu Wangi Dikomplain Warga Lakukan Pengawasan Coklit Data Pemilih, Panwaslucam Setu Optimistis Sukses Polisi Tangkap Bandar Chip Slot Royal Dream Pemkab Bekasi Gelar Sosialisasi Lomba Kampung Bersih di Desa Simpangan Cikarang Utara Penghargaan Diberikan kepada Abang Mpok Kota Bekasi 2024 Pada Apel Pagi di Plaza Pemkot Bekasi

TNI & POLRI · 8 Jul 2023 13:59 WIB ·

Polisi Usulkan Penghapusan Pajak Progresif di Indonesia


Korlantas Polri Usulkan Penghapusan Pajak Progresif di Indonesia. (Dok: Istimewa) Perbesar

Korlantas Polri Usulkan Penghapusan Pajak Progresif di Indonesia. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) mengusulkan penghapusan pajak progresif bagi individu yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor.

Mereka berpendapat bahwa pajak ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pemasukan negara.

Selain itu, peningkatan beban pajak ini juga menyebabkan banyak individu menjadi tidak jujur dalam melaporkan kepemilikan kendaraan mereka.

Hal ini kemudian menyulitkan tugas kepolisian dalam melakukan identifikasi jika terjadi situasi tertentu.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi, dalam rapat dengan Komisi III DPR RI yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (5/7/2023).

“Orang yang ingin memiliki tiga atau empat mobil, biarkan saja. Tidak perlu dikenakan pajak progresif karena fakta yang terjadi adalah ini. Ketika kami berbicara dengan Bu Nicke (Direktur Utama) Pertamina untuk menghitung subsidi, ada orang yang seharusnya memenuhi syarat untuk mendapat subsidi, namun ia memiliki mobil Alphard,” katanya.

“Tempat tinggalnya sederhana, namun ia memiliki mobil Alphard. Ternyata, ini adalah kendaraan yang dipinjam untuk menghindari pajak progresif. Hal ini tentu menjadi masalah jika mobil tersebut terkena Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau sanksi lainnya,” lanjut Firman.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Direktur Penegakan dan Hukum Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Aan Suhanan.

Data registrasi kendaraan bermotor menunjukkan bahwa hampir 30 persen dari kendaraan tersebut tidak terdaftar atas nama pemilik yang sebenarnya.

Oleh karena itu, seringkali terjadi kesalahan alamat dalam surat tilang ketika diterapkan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Dengan penghapusan pajak progresif, Firman berharap identitas kendaraan dan pemiliknya dapat terdata dengan lebih baik.

Dengan demikian, jika diperlukan konfirmasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan identitas kendaraan, hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih akurat.

“Kami telah melakukan pertemuan dengan Tim Samsat Nasional untuk meminta penghapusan biaya perubahan nama dan pajak progresif,” ujar Firman.

 

Penulis/Editor: Uje

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Operasi Patuh Jaya Dimulai Hari Ini Hingga 28 Juli, Ini Sasarannya!

15 Juli 2024 - 11:46 WIB

Operasi Patuh 2024

Polisi Tangkap 2 Tersangka Pembakar Rumah Wartawan di Karo Sumut

10 Juli 2024 - 10:12 WIB

Pembakaran Rumah Wartawan

Polri Ungkap Sindikat Judi Online dan Pornografi Jaringan Internasional

9 Juli 2024 - 09:27 WIB

Sindikat Judi Online

Kapolri: Pentingnya Sinergi Demi Suksesnya Pilkada 2024

7 Juli 2024 - 22:34 WIB

Kapolri

Kantor Kementerian ESDM Digeledah, Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik

6 Juli 2024 - 12:47 WIB

Kementerian ESDM

Korlantas Polri Pamerkan Teknologi Digital Pada Puncak HUT Bhayangkara Ke-78

3 Juli 2024 - 06:05 WIB

Korlantas Polri
Trending di NEWS