KONTEKSBERITA.com – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, melakukan silaturahmi dan diskusi dengan gabungan serikat pekerja terkait rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2023 di Jawa Barat.
Diskusi berlangsung di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, pada hari Jumat, 18 November 2022.
Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari serikat buruh di Jawa Barat dan merupakan kelanjutan dari peningkatan upah yang biasanya diumumkan setiap bulan November.
Para buruh menginginkan kenaikan upah sebesar 13 persen, namun Wakil Gubernur Jawa Barat menekankan perlunya memahami kondisi perusahaan saat ini.
Wakil Gubernur Uu menjelaskan bahwa situasi perekonomian di Jawa Barat tidak sesuai harapan, seperti yang terlihat dalam kunjungannya ke perusahaan tekstil bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
Beberapa perusahaan telah mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah hari kerja per minggunya, serta menyesuaikan produksi dengan situasi ekonomi global yang berdampak pada ekspor.
Wakil Gubernur menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlangsungan perusahaan.
Dia juga mendorong agar produk-produk lokal dijual kembali di dalam negeri untuk mengurangi dampak permasalahan ekonomi global.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, menjelaskan adanya perubahan dalam penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Meskipun masih menunggu surat resmi dari Menteri Ketenagakerjaan, diperkirakan akan ada kenaikan antara 7-8 persen dari upah saat ini.
Pembahasan lebih lanjut masih akan dilakukan, dengan penundaan penetapan UMP hingga paling lambat 28 November 2022 dan UMK hingga 7 Desember 2022.
Editor: Uje
