Wagub Jabar Silaturahmi dengan Perwakilan Serikat Buruh Bahas UMP dan UMK 2023

Menu

Mode Gelap

NEWS · 19 Nov 2022 00:32 WIB ·

Wagub Jabar Silaturahmi dengan Perwakilan Serikat Buruh Bahas UMP dan UMK 2023


Wagub Jabar Silaturahmi dengan Perwakilan Serikat Buruh Bahas UMP dan UMK 2023 Perbesar

KONTEKSBERITA.com – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, melakukan silaturahmi dan diskusi dengan gabungan serikat pekerja terkait rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2023 di Jawa Barat.

Diskusi berlangsung di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, pada hari Jumat, 18 November 2022.

Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari serikat buruh di Jawa Barat dan merupakan kelanjutan dari peningkatan upah yang biasanya diumumkan setiap bulan November.

BACA JUGA:  Kejar Target PAD, Bapenda Kabupaten Bekasi Distribusikan 1,1 Juta SPPT-PBB

Para buruh menginginkan kenaikan upah sebesar 13 persen, namun Wakil Gubernur Jawa Barat menekankan perlunya memahami kondisi perusahaan saat ini.

Wakil Gubernur Uu menjelaskan bahwa situasi perekonomian di Jawa Barat tidak sesuai harapan, seperti yang terlihat dalam kunjungannya ke perusahaan tekstil bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Beberapa perusahaan telah mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah hari kerja per minggunya, serta menyesuaikan produksi dengan situasi ekonomi global yang berdampak pada ekspor.

BACA JUGA:  Disperkimtan Kabupaten Bekasi Beri Pengarahan Pegawai Tentang Tata Cara Pendaftaran PPPK

Wakil Gubernur menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlangsungan perusahaan.

Dia juga mendorong agar produk-produk lokal dijual kembali di dalam negeri untuk mengurangi dampak permasalahan ekonomi global.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, menjelaskan adanya perubahan dalam penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

BACA JUGA:  Dewan Pers: Wartawan Sebagai Kontestan atau Timses di Pilkada 2024 Diminta Mundur

Meskipun masih menunggu surat resmi dari Menteri Ketenagakerjaan, diperkirakan akan ada kenaikan antara 7-8 persen dari upah saat ini.

Pembahasan lebih lanjut masih akan dilakukan, dengan penundaan penetapan UMP hingga paling lambat 28 November 2022 dan UMK hingga 7 Desember 2022.

 

Editor: Uje

 

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pengurus LSM GNRI DPW DKI Jakarta Dilantik, Ini Pesan Ketum

11 November 2024 - 21:32 WIB

GNRI DKI Jakarta

Lampu Taman & PJU Dekat Kantor Kecamatan Setu Padam, Pengguna Jalan Resah

11 November 2024 - 17:37 WIB

Lampu Taman Kecamatan Setu

Survei TBRC: Willem Wandik-Aloysius Giyai Pemenang Pilkada Papua Tengah

11 November 2024 - 11:51 WIB

Survei TBRC

Sudah Beli iPhone 16? Siap-Siap IMEI Bakal Kena Blokir

11 November 2024 - 11:04 WIB

iPhone 16

Timnas Indonesia Resmi Terima Sanksi Dari FIFA, Sanksi Apa Saja?

10 November 2024 - 23:38 WIB

Sanksi Timnas Indonesia

Survei IDM untuk Pilkada Kaltim, Petahana Hanya Raih 31,6 Persen, Penantang 62,6 Persen

10 November 2024 - 12:13 WIB

Pilkada Kaltim
Trending di NEWS