Menyongsong Tantangan Resiko Digitalisasi Pertanahan, ATR/BPN Kanwil Jabar Gelar Sosialisasi       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 15 Agu 2024 12:56 WIB ·

Menyongsong Tantangan Resiko Digitalisasi Pertanahan, ATR/BPN Kanwil Jabar Gelar Sosialisasi


Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Dok: Istimewa) Perbesar

Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menjawab tantangan era digitalisasi pertanahan, di Hotel Aston, Jl. Ahmad Yani, Kota Bekasi, Rabu (14/8/2024).

Pembahasan tentang tantangan dan risiko digitalisasi pertanahan, yang di hadiri oleh, Suyus Windayana Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dr.H Mardani Ali Sera M.Eng Anggota DPR RI, Raden Bagus Agus Widjayanto Irjen Kementrian ATR/BPN, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi, serta beberapa perwakilan dan tamu undangan.

BPN Kanwil Jabar

Pokja ATR/BPN Kota Bekasi Bersama Ormas Pemuda Pancasila Kota Bekasi. (Dok: Istimewa)

Isu Strategis Pembangunan Zi Sistematis Lengkap Berkelanjutan.

1. Rendahnya Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan adanya Kajian Indentifikasi Potensi Korupsi pada layanan Pertanahan yang di nilai oleh KPK RI.

2. Mewujudkan Mandat Strategi percepatan reformasi birokrasi berdasarkan Perpres No 18 Tahun 2010 tentang GRAND design RB Nasional 2010-2025, pepres No 54 tahun 2018 tentang STRANAS PK, Perpres Road map RB Tahun 2020-2024, RPJMN Tahun 2020-2025.

3. Mewujudkan Visi Misi dan Nilai Nilai Kementerian ATR/BPN Melayani Profesional, Terpecaya.

4. Masih terjadi Sengketa, Konflik dan perkara.

5. Masih Terdapat Temuan berulang terkait Program Strategis Nasional (PSN) dari hasil audit APIP dan BPK.

6. Masih terdapat pengaduan terkait pungutan liar dan OTT.

Untuk mengantisipasi dan juga untuk percepatan program yang sudah dicanangkan tersebut, perlu adanya sosialisasi kepada para pegawai di instansi terkait juga kepada khalayak masyarakat umum tentunya.

“Permasalahan sertifikat tanah digital dari segi teknis dan non teknis, dari serangan siber, kebocoran data, pemalsuan data, ketergantungan teknologi, kesenjangan infrastruktur, pemeliharaan dan pembaruan, kegagalan sistem, kegagalan pemulihan bencana, kurangnya pemahaman fan kepercayaan, resistensi dari aparat lokal, ketidakpastian hukum, perbedaan interprestasi, tingginy biaya implementasi, kepatuhan kepada regulasi,” jelas Dr. Pratama Dahlian Persadha selaku Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi banyak menjelaskan apa yang menjadi tantangan di era digital ini.

“Keamanan data dan privasi, instruktur teknologi, literasi digital, kendala regulasi, resistensi dari aparat dan masyarakat serta biaya implementasi dan pemeliharaan, adalah yang harus segera dilakukan pengamanannya, agar tidak mudah para hacker menembusnya,” pungkas Pratama Dahlian mengakhiri pembicaraanya mengenai tantangan dalam digitalisasi pertanahan.

 

Penulis : Sukayat

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ketum PWI Pusat Akhmad Munir Terima Lencana Kehormatan “Jer Basuki Mawa Beya” dari Gubernur Jatim

12 Oktober 2025 - 19:43 WIB

Lencana Kehormatan Ketum PWI

Atlet Kemenpora Rumini Pertahankan Emas di Lari 5K Pornas Korpri 2025

12 Oktober 2025 - 07:35 WIB

Atlet Kemenpora

Jabar Tegaskan Batas Waktu Sertifikasi Higiene SPPG Hingga 30 Oktober 2025

11 Oktober 2025 - 07:15 WIB

SPPG Jabar

GAPKI dan PWI Sepakat Lanjutkan Program Peningkatan Kompetensi Wartawan

10 Oktober 2025 - 20:16 WIB

GAPKI dan PWI

Wali Kota Bekasi Absen di Dialog Publik PWI: “Publik Butuh Jawaban Langsung Soal CSR”

10 Oktober 2025 - 08:00 WIB

Dialog PWI Bekasi Raya

Polda Metro Jaya Pastikan Tidak Ada Penganiayaan Tahanan di Dalam Sel

10 Oktober 2025 - 07:57 WIB

Penganiayaan Tahanan
Trending di NEWS