KONTEKSBERITA.com – Pemerintah desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, menggelar rapat musyawarah desa (Musdes) yang berkaitan dengan rencana Ruislag atau tukar guling tanah jalan menuju Makam Mede, yang berlokasi di Kampung Rawa Banteng Kaum RT 002 RW 002, Desa Mekarwangi, yang berlangsung di Aula Kantor Desa, pada Kamis (13/2/2025) siang.
Musdes tersebut dihadiri oleh kepala desa Mekarwangi, BPD, perwakilan dari Bekasi Fajar, Babinsa, Binmaspol, beserta sebagian para tokoh desa Mekarwangi dan pengurus Yayasan Tajug Al-Hidayah Mekarwangi.
Kepala desa Mekarwangi, Subur Rusnadi, menyebut bahwa pembahasan Ruislag tanah desa ini sangat perlu dilaksanakan karena sangat riskan yang mana hasilnya akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
“Lokasi yang akan di Ruislag yaitu jalan menuju Makam Mede dengan luas 225 meter untuk dipergunakan oleh PT. Bekasi Fajar sebagai perluasan PT. Yasunli,” kata Subur dalam Musdes.
Sebagai gantinya, lanjut Subur, nanti akan dibuatkan jalan dari arah Jl. Selayar (Kawasan MM2100), yang juga akan dibuatkan sarana lahan parkir.
“Kemudian dibuatkan jalan baru sekaligus akan dibuatkan lagi sarana parkir bagi masyarakat umum yang akan berziarah ke Makam Mede,” tambahnya.
Pihak PT Bekasi Fajar
Sementara itu, Mulyana selaku perwakilan dari PT Bekasi Fajar, dalam sambutannya menjelaskan bahwa awalnya merasa kesulitan untuk mencari sosok yang bisa menyambungkan atau bermediasi dengan masyarakat mengenai Ruislag.
“Akhirnya bertemu dengan pihak Yayasan Tajug Al-Hidayah Mekarwangi. Sesuai saran dan arahan ketua BPD dan kepala desa Mekarwangi. Singkat cerita kami adakan pertemuan antara Yayasan, Ketua BPD, Kades dan Bekasi Fajar sampai terjadi kesepakatan,” kata Mulyana dalam paparannya di rapat Musdes.
Kemudian di akhir Musdes tersebut, Subur selaku kepala desa mempertanyakan kepada peserta rapat Musdes tentang setuju atau tidaknya dilakukan Ruislag .
Namun, hanya sebagian peserta rapat yang menyetujui adanya Ruislag, yaitu dari pihak Yayasan Tajug Al-Hidayah Mekarwangi beserta satu peserta tokoh masyarakat, Suta Miharja. Sedangkan peserta lain hanya memilih diam.
Musdes Mekarwangi, Cikarang Barat. (Dok: Istimewa)
Peserta Musdes yang Tidak Setuju
Dalam hal ini, Indra beserta masyarakat lain selaku peserta rapat musdes, yang memilih diam menjelaskan kepada media bahwa alasan memilih diam karena tidak setuju dengan adanya Ruislag jalan menuju Makam Mede.
“Saya beserta masyarakat lain tidak setuju dengan adanya Ruislag jalan makam Mede. Karena menurut saya dan yang lain, sarana parkir tidak begitu penting,” tukas Indra.
“Kami juga melihat kejadian yang sudah-sudah, PT Bekasi Fajar sering menutup akses jalan dari kampung ke arah kawasan. Jadi misalkan nanti ke depannya terjadi lagi penutupan akses jalan dari rawa batok dan rawa banteng kaum, kami sangat merasa keberatan jika ketika kami hendak menuju ke makam Mede harus melewati jalan rawa Julang dulu,” pungkasnya.
Apa itu Ruislag?
Ruislag adalah proses pemindahan hak atas suatu barang atau properti dengan cara menukarkannya dengan barang atau properti lain yang memiliki nilai yang setara.
Ruislag tidak hanya terbatas pada transaksi properti atau barang yang bersifat fisik. Dalam beberapa kasus, bisa juga melibatkan hak-hak tertentu, seperti hak atas tanah atau hak-hak lainnya dalam pengertian hukum.
Prosedur Hukum dalam Ruislag
Seperti halnya dengan transaksi properti lainnya, ruislag harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ruislag antara lain:
1. Kesepakatan Antara Pihak
Ruislag hanya bisa dilakukan jika kedua belah pihak sepakat untuk menukarkan barang atau properti. Kesepakatan ini harus dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tertulis yang sah.
2. Pemeriksaan Legalitas
Untuk memastikan bahwa barang atau properti yang dipertukarkan sah dan tidak ada sengketa hukum, setiap pihak perlu melakukan pemeriksaan legalitas atas properti yang akan dipertukarkan.
3. Prosedur Administratif
Dalam kasus properti tanah, ruislag harus didaftarkan pada instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk memastikan pemindahan hak milik dilakukan dengan benar dan sah sesuai prosedur.
(Gibran/*Je)
*Update Berita Lainnya di Google News.
