KONTEKSBERITA.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Nawacita Rakyat Indonesia (GNRI) Mengecam keras atas pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, yang mengatakan LSM dan Wartawan Bodrex memeras oknum kepala desa.
Ketua Umum LSM GNRI N. Nur Kholis menyayangkan steatment menteri desa tersebut. Menurutnya sebagai pemimpin Yandri Santoso harus lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu hal dan harus dipikirkan dengan matang.
“Sebagai Menteri seharusnya saudara Yandri Santoso lebih bijak dan berhati-hati dalam mengutarakan sesuatu, jangan sampai melukai banyak pihak. Apa lagi dengan steatmet LSM dan Wartawan Bodrex yang memeras kepala desa,” ujarnya.
Kholis juga menghimbau kepada seluruh jajaran LSM GNRI agar tidak terprovokasi dan mengambil langkah-langkah di luar komando dari DPP.
“Saya menghimbau kepada jajaran baik dari tingkat DPW sampai dengan DPC agar tidak mengambil langkah-langkah diluar komando DPP,” jelasnya.
Sekjen DPP LSM GNRI
Di tempat terpisah Sekjen DPP LSM GNRI Julius Chandra mengecam keras atas pernyataan tersebut, ia mengatakan ketika kepala desa dapat menggunakan anggaran dana desa dengan transparan mengapa harus khawatir.
“Fungsi kontrol sosial dan sosial kontrol yang di jalankan oleh LSM dan Wartawan seharusnya dapat menjadi masukan kepada kementerian desa, bukan malah menteri desa mendeskriditkan LSM dan Wartawan dalam menjalankan fungsi mereka,” tegasnya.
Masih kata Julius, justru seharusnya kementerian desa dapat mengawasi dengan baik terkait penggunaan anggaran dana desa, bukan malah seolah-olah khawatir dengan adanya dugaan penyelewengan anggaran dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa yang tidak dapat termonitoring langsung oleh kementerian.
“Seharusnya menteri desa berterima kasih dengan keberadaan LSM dan Wartawan dalam membantu kinerja kementerian desa dalam rangka pengawasan bukan malah mendeskreditkan para penggiat sosial kontrol dan kontrol sosial. Penggunaan anggaran sudah transparan belum?”.
“Jika pemerintah desa dapat transparan dalam penggunaan anggaran dana desa mengapa risih dan khawatir dengan para penggiat kontrol sosial dan sosial kontrol dalam menjalankan fungsinya? Atau jangan-jangan bancakan anggaran tersebut terstruktur dari level atas sampai kebawah sehingga seorang menteri sangat khawatir,” pungkasnya.
(Red)
*Update Berita Lainnya di Google News.
