KONTEKSBERITA.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, untuk mendalami dugaan kebocoran data wajib pajak, termasuk data milik Presiden Joko Widodo dan pejabat negara lainnya.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, dugaan tersebut masih dalam proses pengecekan.
Pendalaman dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama tim IT Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani berharap evaluasi dapat dilakukan dengan cepat dan masalah ini segera diumumkan.
“Kita sedang melakukan evaluasi, dan saya sudah meminta Pak Dirjen Pajak serta seluruh pihak di Kemenkeu untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya di Gedung DPR RI pada Kamis (19/9).
“Penjelasan akan disampaikan oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT Kemenkeu,” tambahnya.
Sekitar 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums, termasuk data milik Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga terpilih sebagai Wakil Presiden untuk periode 2024-2029.
Dugaan kebocoran ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9).
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lainnya,” ungkap Teguh.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga tercantum dalam sampel yang diberikan oleh pelaku,” tambahnya.
(Red)
Sumber: CNN Indonesia
*Update Berita Lainnya di Google News.
