Berdasar Undang-Undang, Hanya TACB yang Berwenang Merekomendasikan Objek Cagar Budaya Kepada Kepala Daerah       

Menu ✖

Mode Gelap

NEWS · 17 Jun 2024 15:35 WIB ·

Berdasar Undang-Undang, Hanya TACB yang Berwenang Merekomendasikan Objek Cagar Budaya Kepada Kepala Daerah


Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bekasi, Endra Kusnawan. (Dok: Istimewa) Perbesar

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bekasi, Endra Kusnawan. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) bertugas merekomendasikan kepada kepala daerah (Bupati/Walikota) untuk menetapkan suatu objek sebagai Cagar Budaya.

Hal ini dijelaskan Endra Kusnawan yang merupakan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bekasi saat ditemui awak media di Gedung Juang 45 Bekasi.

“Jadi, hanya TACB yang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan itu sebagai bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, kepada kepala daerah Bupati atau Walikota,” jelas Endra. Selasa (11/6).

BACA JUGA:  Kadis Bina Marga Dampingi Pj Bupati Bekasi Tinjau Perbaikan Jembatan Cipamingkis

“Contohnya seperti Lurah, Camat, atau bahkan Dewan tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasikan sesuatu sebagai Cagar Budaya karena ini sudah diatur oleh Undang-Undang,” tambahnya.

Kemudian, kata Endra, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum TACB merekomendasikan suatu objek sebagai Cagar Budaya kepada kepala daerah.

“Untuk bisa direkomendasikan oleh TACB ke kepala daerah itu ada penelitian dan risetnya. Jadi, tidak bisa asal atau sembarangan,” ujarnya.

BACA JUGA:  Polsek Setu Dipimpin Kanit Reskrim Beri Pengarahan Pelajar Tentang Bullying dan Narkotika di SMPN 6 Setu

Syaratnya, lanjut Endra, usianya minimal 50 tahun, bersifat kebendaan atau fisik, lalu memiliki arti penting bagi masyarakat, memiliki keunikan, langka atau bahkan hampir punah.

Kewenangan Wilayah dalam Penetapan Cagar Budaya

Selain itu, Endra menerangkan bahwa Undang-Undang Cagar Budaya tersebut juga mengatur mengenai kewenangan wilayah dalam penetapan objek sebagai Cagar Budaya.

Yang mana penetapan itu dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat.

BACA JUGA:  Pastikan Pilkades Aman, Polsek Setu Dampingi Asistensi PJU Polda Metro Jaya di Burangkeng

“Jadi penetapan Cagar Budaya dilakukan di tingkat daerah mulai Kabupaten/Kota dulu baru nanti dilihat kelayakannya apakah bisa masuk tingkat Provinsi dan kemudian nanti Pusat,” terangnya.

Endra juga menegaskan bahwa penetapan objek sebagai Cagar Budaya tidak bisa dilakukan langsung ke tingkat Provinsi atau Pusat.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 210 Tentang Cagar Budaya.

 

(Red)

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 67 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Resmi Dilantik sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi, Sarif Marhaendi Targetkan 8 Kursi DPRD

17 Oktober 2026 - 19:36 WIB

Sarif Marhaendi

INACA Apresiasi Kemitraan Strategis Jasa Raharja dalam Ekosistem Penerbangan Nasional  

17 Oktober 2026 - 10:30 WIB

Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan, Jasa Raharja Perkuat Literasi Keuangan Ahli Waris Korban Kecelakaan 

16 Oktober 2026 - 10:29 WIB

Pokja Wartawan Setu dan Prabu Peduli Lingkungan Ikuti Aksi Solidaritas Wartawan di Pemkab Bekasi

15 Oktober 2026 - 16:20 WIB

Pokja Wartawan Setu

Cegah Sampah Liar, UPTD Kebersihan Bekasi Utara Turun ke Perbatasan

15 Oktober 2026 - 12:51 WIB

Kasus Gangguan Ibadah di GKPI Rajeg, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

13 Oktober 2026 - 12:18 WIB

GKPI Rajeg
Trending di NEWS