Berdasar Undang-Undang, Hanya TACB yang Berwenang Merekomendasikan Objek Cagar Budaya Kepada Kepala Daerah       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 17 Jun 2024 15:35 WIB ·

Berdasar Undang-Undang, Hanya TACB yang Berwenang Merekomendasikan Objek Cagar Budaya Kepada Kepala Daerah


Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bekasi, Endra Kusnawan. (Dok: Istimewa) Perbesar

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bekasi, Endra Kusnawan. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) bertugas merekomendasikan kepada kepala daerah (Bupati/Walikota) untuk menetapkan suatu objek sebagai Cagar Budaya.

Hal ini dijelaskan Endra Kusnawan yang merupakan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bekasi saat ditemui awak media di Gedung Juang 45 Bekasi.

“Jadi, hanya TACB yang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan itu sebagai bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, kepada kepala daerah Bupati atau Walikota,” jelas Endra. Selasa (11/6).

BACA JUGA:  Ada Promo Nih! Harga Sepeda Listrik di Transmart Mulai Rp3 Jutaan

“Contohnya seperti Lurah, Camat, atau bahkan Dewan tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasikan sesuatu sebagai Cagar Budaya karena ini sudah diatur oleh Undang-Undang,” tambahnya.

Kemudian, kata Endra, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum TACB merekomendasikan suatu objek sebagai Cagar Budaya kepada kepala daerah.

“Untuk bisa direkomendasikan oleh TACB ke kepala daerah itu ada penelitian dan risetnya. Jadi, tidak bisa asal atau sembarangan,” ujarnya.

BACA JUGA:  Hadiri Kenal Pamit Kapolsek Setu, Ini Harapan Kades Tamansari Ke Kapolsek Baru

Syaratnya, lanjut Endra, usianya minimal 50 tahun, bersifat kebendaan atau fisik, lalu memiliki arti penting bagi masyarakat, memiliki keunikan, langka atau bahkan hampir punah.

Kewenangan Wilayah dalam Penetapan Cagar Budaya

Selain itu, Endra menerangkan bahwa Undang-Undang Cagar Budaya tersebut juga mengatur mengenai kewenangan wilayah dalam penetapan objek sebagai Cagar Budaya.

Yang mana penetapan itu dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat.

BACA JUGA:  Kanit Bintibsos Sat Binmas Polres Metro Bekasi Giat Penyuluhan dan Pembinaan Ormas Garda Pasundan DPC Cikarang Barat

“Jadi penetapan Cagar Budaya dilakukan di tingkat daerah mulai Kabupaten/Kota dulu baru nanti dilihat kelayakannya apakah bisa masuk tingkat Provinsi dan kemudian nanti Pusat,” terangnya.

Endra juga menegaskan bahwa penetapan objek sebagai Cagar Budaya tidak bisa dilakukan langsung ke tingkat Provinsi atau Pusat.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 210 Tentang Cagar Budaya.

 

(Red)

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 67 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Utamakan Keselamatan Pemudik, Dishub Bekasi Lakukan Pemeriksaan Ketat Driver dan Armada

16 Maret 2026 - 00:46 WIB

Dermawan Bekasi H. Rusdi Berbagi Berkah Ramadan untuk Yatim, Lansia dan Duafa

15 Maret 2026 - 18:49 WIB

Taekwondo Bekasi Bidik Atlet Olimpiade, Pengprov Jabar Dorong Penambahan Dojang

14 Maret 2026 - 23:09 WIB

Pererat Silaturahmi di Bulan Suci, Pemdes Ragemanunggal Gelar Bukber dan Santunan Anak Yatim

14 Maret 2026 - 20:01 WIB

Pemdes Ragemanunggal

Kolaborasi Komunitas dan Pelaku Usaha di Bekasi Bagikan 500 Takjil

14 Maret 2026 - 08:12 WIB

Jelang Mudik Lebaran 2026, Pemkot Bekasi dan Tiga Pilar Siagakan Personel Pengamanan

13 Maret 2026 - 13:28 WIB

Trending di NEWS