DCKTR Kab Bekasi Sosialisasikan Pelayanan PBG dan KRK       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 16 Apr 2023 14:06 WIB ·

DCKTR Kab Bekasi Sosialisasikan Pelayanan PBG dan KRK


Kepala DCKTR Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro Perbesar

Kepala DCKTR Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro

Konteksberita.com – Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi pelayanan Keterangan Rencana Kota/Kabupaten (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PGB).

Tujuan diadakannya sosialisasi Pelayanan KRK dan PGB ini adalah sebagai salah satu cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini merupakan salah satu terobosan kita, sesuai amanah yang diberikan Pj Bupati Bekasi untuk selalu mendekatkan diri kepada masyarakat dengan meningkatkan pelayanan hingga ke Kecamatan dan Desa,” kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro dikutip.

BACA JUGA: Atasi Sekolah Rawan Banjir, DCKTR Siapkan Desain Bangunan Khusus

Banny menjelaskan, KRK adalah surat yang menerangkan informasi peruntukan lahan, penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang dan syarat teknis lainnya yang diberlakukan pemda.

BACA JUGA:  Hak dan Prosedur Pelapor Dalam Penanganan Laporan Polisi yang Belum Ditindaklanjuti

Sementara PBG yaitu bentuk perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Untuk masyarakat kabupaten Bekasi yang ingin membuat perizinan Persetujuan Bangunan Gedung atau dulu disebut IMB baik itu rumah tunggal dan sebagainya, harus mengurus dokumen Keterangan Rencana Kota terlebih dahulu.

BACA JUGA:  Antisipasi Bertambahnya Masalah Sosial di Bekasi, Nyumarno: Warga Pendatang Harus Sudah Punya Keterampilan

“Dengan adanya sosialisasi pelayanan tersebut diharapkan masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapat informasi serta dipermudah dalam mengurus KRK dan PBG,” pungkasnya.

Penyelenggaraan PBG ini merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU 11 Tahun 2020 dan PP 16 Tahun 2021 menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). (Red)

Artikel ini telah dibaca 38 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Seluruh Korban KRL Tersantuni Oleh Jasa Raharja

30 April 2026 - 18:24 WIB

Polsek Cikarang Barat Gelar Police Go To School di SMKN 1 Cikarang Barat, Imbau Siswa Hindari Tawuran dan Narkoba

30 April 2026 - 10:37 WIB

Polsek Cikarang Barat

Ahli Waris Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Terima Santunan dari Jasa Raharja

29 April 2026 - 11:30 WIB

Jasa Raharja Tanggung Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Kereta Api ke 8 RS

28 April 2026 - 21:21 WIB

DPW PPP Jabar Ambil Alih Muscab X DPC PPP Kabupaten Bekasi, Lanjut 29 April di Bandung

28 April 2026 - 16:58 WIB

DPW PPP Jabar

Muscab X DPC PPP Kabupaten Bekasi Diundur, Sarif Marhaendi: SC dan OC Tak Ada di Tempat

28 April 2026 - 16:40 WIB

Muscab PPP Kabupaten Bekasi
Trending di NEWS