KONTEKSBERITA.com – Tawaran pekerjaan di Korea Selatan dengan gaji mencapai Rp25 juta per bulan ternyata berujung petaka bagi seorang pekerja migran Indonesia (PMI). Alih-alih memperoleh pekerjaan yang dijanjikan, korban justru ditahan petugas imigrasi di Bandara Jeju karena menggunakan dokumen keberangkatan ilegal hingga akhirnya dideportasi ke Tanah Air.
Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut berhasil diungkap jajaran Polres Indramayu. Dalam perkara ini, polisi menetapkan dua perempuan berinisial S (58) dan SN (37) sebagai tersangka.
Wakil Kepala Polres Indramayu, Kompol Tahir Muhiddin, mengungkapkan bahwa kedua tersangka mempunyai tugas berbeda dalam proses perekrutan hingga pemberangkatan korban.
Menurutnya, S berperan mencari dan merekrut calon pekerja migran sebagai sponsor lapangan. Sementara SN merupakan pihak agensi yang menangani pengurusan keberangkatan korban menuju Korea Selatan.
Kasus tersebut berawal pada Agustus 2026 ketika korban berinisial S (48) tengah mencari peluang kerja di luar negeri. Kesempatan bekerja di Korea Selatan kemudian ditawarkan oleh kedua tersangka dengan iming-iming penghasilan Rp25 juta setiap bulan.
Korban dijanjikan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, hingga petugas tata graha. Pekerjaan itu disebut memiliki masa kontrak enam bulan dengan peluang perpanjangan.
Namun, sebelum diberangkatkan, korban diminta membayar biaya penempatan sebesar Rp55 juta. Pembayaran dilakukan secara bertahap melalui tersangka S untuk selanjutnya diserahkan kepada SN.
Dalam prosesnya, korban sempat menjalani sejumlah tahapan administrasi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa.
Meski demikian, korban ternyata tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun pembekalan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di negara tujuan.
Pada 23 September 2026, korban dibawa ke Jakarta untuk menjalani persiapan keberangkatan. Sehari berikutnya, korban diterbangkan menuju Korea Selatan dengan transit terlebih dahulu di Singapura.
Nahas, setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, korban langsung diamankan petugas imigrasi setempat. Hal itu lantaran dokumen perjalanan yang digunakan dinyatakan tidak sah.
Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga hari, korban akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026.
Polisi juga mengungkap keuntungan yang diperoleh masing-masing tersangka dari praktik tersebut. S diketahui menerima uang sebesar Rp5 juta, sedangkan SN memperoleh keuntungan mencapai Rp10 juta.
Saat ini, kepolisian tengah mengupayakan pemenuhan hak korban melalui pengajuan restitusi atau ganti kerugian dengan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Selain itu, Polres Indramayu menjalin koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu guna memberikan pendampingan, termasuk pemulihan kondisi psikologis korban.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Polres Indramayu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan penghasilan besar dalam waktu singkat.
Calon pekerja migran diminta terlebih dahulu memeriksa legalitas perusahaan penyalur, memastikan kejelasan kontrak kerja, serta melengkapi seluruh dokumen dan prosedur penempatan resmi sebelum membayar biaya keberangkatan.
(Red)

















