KONTEKSBERITA.com – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) X Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bekasi resmi diambil alih oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.
Plt. Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menjelaskan pengambilalihan dilakukan karena masih terdapat sejumlah persyaratan administratif yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Karena memang ada persyaratan-persyaratan yang belum sempurna. Bukan berarti tidak ada persyaratan yang dipenuhi, ada. Cuma beberapa hal nanti kalau tidak disempurnakan, takut ada gugatan ataupun ada kelemahan dari hasil keputusan Muscab ini,” ujarnya, Selasa, 28 April 2026.
Menurut Uu, penyempurnaan tersebut penting agar keputusan Muscab tidak berpotensi dinilai cacat hukum atau mengandung unsur maladministrasi.
“Maka kami selaku pengurus wilayah akan menyempurnakan persyaratan-persyaratan tersebut, sehingga nanti keputusan yang dihasilkan tidak disebut cacat hukum atau maladministrasi,” tambahnya.
*Formatur Jadi Sorotan*
Dalam proses Muscab, pembentukan tim formatur menjadi salah satu poin krusial yang perlu dipastikan kelengkapannya. Tim ini terdiri dari empat perwakilan Pimpinan Anak Cabang (PAC), satu unsur Pimpinan Harian (PH) DPC, serta satu dari DPW.
“Yang menjadi perbedaan pendapat itu di antaranya dalam pembentukan formatur. Maka persyaratan untuk pembentukan formatur harus benar-benar sempurna,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa setiap unsur memiliki kewenangan masing-masing dalam menentukan perwakilan, khususnya dari PAC yang dipilih oleh internal mereka sendiri.
*Lanjut di Bandung, Verifikasi Peserta Diperketat*
Terkait kelanjutan Muscab, Uu memastikan agenda akan diteruskan di kantor DPW PPP Jawa Barat di Bandung pada Rabu, 29 April 2026, pukul 13.00 WIB.
“Besok akan digelar di kantor DPW. Ini melanjutkan karena pembukaan sudah dilakukan,” katanya.
Saat ini, Muscab telah memasuki tahap sidang ke-6. Namun, sebelum melanjutkan ke tahapan tersebut, seluruh persyaratan harus diverifikasi secara ketat, termasuk keabsahan peserta yang memiliki hak pilih.
“Semua PAC punya hak dipilih dan hak memilih. Yang tidak punya hak pilih, tidak boleh masuk. Jadi tidak ada peserta yang ilegal di dalam ruangan,” tegasnya.
Diketahui, total suara dalam Muscab ini mencapai 25 suara, yang terdiri dari 23 kecamatan, satu unsur PH DPC, serta satu unsur badan otonom (underbow).
DPW berharap, dengan penyempurnaan administrasi dan proses verifikasi yang ketat, Muscab X PPP Kabupaten Bekasi dapat berjalan lancar, aman, dan menghasilkan keputusan yang sah serta tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
(Red/Sky)
