KONTEKSBERITA.com – Kasus keracunan makanan yang berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat tercatat cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta agar pelaksanaan program MBG di provinsi ini diawasi dengan lebih ketat.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, mengungkapkan bahwa hasil kunjungan lapangan menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta rendahnya profesionalitas tenaga pengelola.
“Banyak SPPG yang tidak berkoordinasi dengan puskesmas atau pemerintah setempat,” ujar Aceng, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, tak sedikit SPPG yang keberadaannya bahkan tidak diketahui oleh perangkat daerah setempat. Selain itu, banyak tenaga dapur yang belum memiliki kompetensi memasak dalam skala besar, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang disajikan.
“Hal ini perlu dievaluasi dari sisi pengawasan,” tegasnya.
Aceng juga menyoroti sejumlah pelanggaran dalam penyediaan menu bergizi, seperti tidak tersedianya susu dan buah-buahan di beberapa sekolah penerima manfaat program MBG.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan masih banyak dapur penyedia MBG yang belum memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total 2.131 dapur penyedia, hanya 17 dapur yang sudah memiliki sertifikasi tersebut.
“Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem seleksi dapur yang masih dipengaruhi oleh faktor koneksi,” pungkas Aceng.
(Red)
