Banyak Pelanggaran, Pemkot Bandung Segel Lahan Palaguna       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 23 Mei 2025 23:30 WIB ·

Banyak Pelanggaran, Pemkot Bandung Segel Lahan Palaguna


Penyegelan Lahan Palaguna Oleh Pemkot Bandung. (Dok: Istimewa) Perbesar

Penyegelan Lahan Palaguna Oleh Pemkot Bandung. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menyegel lahan Palaguna yang terletak di pusat kota pada Kamis, 22 Mei 2025, setelah ditemukan berbagai pelanggaran terkait penggunaan lahan yang dinilai merugikan tata kelola kota.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa lahan tersebut telah disalahgunakan untuk kegiatan hiburan malam tanpa izin resmi.

Tindakan ini melanggar sejumlah peraturan, termasuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum serta Undang-Undang Cagar Budaya.

BACA JUGA:  Penerimaan Pajak Negara Tahun Ini Capai Rp 1.196 T, Sudah 60% dari Target

“Awalnya, lahan ini direkomendasikan untuk digunakan sebagai area parkir, namun ternyata disewakan untuk pasar malam secara ilegal. Kami juga menemukan adanya tumpukan sampah serta berbagai pelanggaran lainnya,” ujar Farhan.

Ia menegaskan bahwa penyegelan ini bersifat permanen. Selanjutnya, lahan tersebut akan dibersihkan dan dialihfungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Siapa pun pemiliknya, jika terbukti tidak mampu mengelola lahan dengan baik, maka akan kami ambil alih demi menjaga citra Kota Bandung,” tambahnya.

BACA JUGA:  Operasi Cipta Kondisi Polsek Cibarusah, Warga di Himbau Jaga Kamtibmas

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Rasdian Setiadi, menjelaskan bahwa tindakan awal yang dilakukan adalah pengosongan area serta pengamanan seluruh barang yang masih berada di lokasi.

“Kami lakukan penyegelan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019. Selain itu, tidak tersedianya tempat sampah juga merupakan pelanggaran yang nyata,” katanya.

BACA JUGA:  Ikuti Gelaran Fashion Show Kabupaten Bekasi, Disperkimtan Gunakan Pakaian Adat Nusantara

Apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus ini, maka akan diproses melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang direncanakan berlangsung pekan depan.

Penanganan kasus ini melibatkan lima perangkat daerah, yaitu Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKP).

 

(Red)

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Polresta Klaten Bongkar Penyalahgunaan Pertalite, Kerugian Negara Ditaksir Rp378 Juta

10 September 2026 - 16:16 WIB

Nomor Urut 3 di Pilkades Gandamekar, Kempit Programkan Perluasan Lapangan Kerja dan Prioritaskan Warga Gandamekar

9 September 2026 - 17:10 WIB

Kempit

Pilkades Sukadanau, H. Parta Nomor Urut 2 Siap Rangkul Warga dan Benahi Tata Kelola Desa

9 September 2026 - 14:58 WIB

Pilkades Sukadanau

Satpol PP Bandung Intensif Patroli, Warga Diminta Aktif Melapor

8 September 2026 - 15:46 WIB

16 Kg Emas Diduga Ilegal Digagalkan di Bandara Manado

7 September 2026 - 14:33 WIB

Emas Ilegal

ICMI Orda Kabupaten Bekasi Perkuat Peran LPBH ICMI Kawal Pilkades Serentak 2026

5 September 2026 - 23:08 WIB

LBH ICMI Orda Kabupaten Bekasi
Trending di NEWS