Penyaluran Bansos Akan Dihentikan Sementara, Ini Kata Wamendagri       

Menu ✖

Mode Gelap

NEWS · 13 Nov 2024 12:58 WIB ·

Penyaluran Bansos Akan Dihentikan Sementara, Ini Kata Wamendagri


					Ilustrasi: Penyaluran Bansos. (Dok: Istimewa) Perbesar

Ilustrasi: Penyaluran Bansos. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengeluarkan surat edaran yang mengatur penghentian sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga pelaksanaan Pilkada 2024 selesai.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan surat edaran tersebut akan diterbitkan pada Rabu (13/11).

“Besok surat edaran akan diedarkan, bansos ditunda sampai selesai Pilkada,” ujar Bima Arya di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa (12/11).

Menurut Bima, kebijakan penghentian penyaluran bansos ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali di daerah-daerah yang tengah menghadapi bencana.

BACA JUGA:  Jangan Telat dan Jangan Dicicil, Begini Aturan Pemberian THR 2024

Salah satu daerah yang sedang terdampak bencana adalah Flores Timur di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Semua jenis bansos, seperti bahan pokok dan lainnya, akan dihentikan sementara. Tentu saja, jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, kami akan koordinasikan lebih lanjut. Tapi substansinya seperti itu, pengecualiannya hanya untuk daerah-daerah yang terkena bencana,” kata Bima.

BACA JUGA:  Polsek Setu Kawal Pelantikan 11 Pj Kades di Kecamatan Setu

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, mengusulkan agar penyaluran bansos dihentikan sementara hingga Pilkada 2024 selesai.

Usulan ini disampaikan Deddy dalam rapat kerja di DPR yang juga dihadiri sejumlah penjabat kepala daerah dan perwakilan Kemendagri pada Senin (11/11).

“Jika memungkinkan, semua bansos dari pemerintah daerah sebaiknya dihentikan sementara hingga 27 November, agar semua calon memiliki kesempatan yang setara,” kata Deddy.

BACA JUGA:  Marak Manipulasi Data PPDB 2023, Ketua DPR Minta Sistem Zonasi Dievaluasi

Deddy berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berlangsung secara adil tanpa ada pihak yang diuntungkan, baik dari PDIP maupun dari partai lainnya.

“Kami berharap ini bisa menjadi kesimpulan rapat kita,” tambahnya.

Pemungutan suara untuk Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 27 November. Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan berpartisipasi dalam pilkada tahun ini.

 

(Red)

*Update Berita Lainnya di Google News.

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Jabar Luncurkan Fitur Angkut ODGJ, Penanganan Kini Terintegrasi

14 November 2026 - 11:53 WIB

Angkut ODGJ

Korem 051/WKT dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Gelar Jumat Berkah di Cikarageman

13 November 2026 - 13:01 WIB

Korem 051/Wijayakarta

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Sidak Proyek Pelebaran Jalan MT Haryono di Tamansari Setu

12 November 2026 - 12:01 WIB

Pelebaran Jalan MT Haryono

KDM Jamin 250 Ribu Anggota Linmas Jabar dengan Asuransi

12 November 2026 - 11:54 WIB

Asuransi Linmas

Sarif Marhaendi Soroti Proyek Jalan MT Haryono Setu Tanpa Konsultan Pengawas

11 November 2026 - 15:38 WIB

Hari Pahlawan, RS Kartika Husada Setu Gelar Silaturahmi Hangat Bersama Puluhan Relawan

11 November 2026 - 12:10 WIB

RS Kartika Husada Setu
Trending di NEWS