Perhatian! Sekarang Beli LPG 3 Kg Harus Pakai KTP dan Terdaftar       

Menu

Mode Gelap

NEWS · 3 Jan 2024 23:09 WIB ·

Perhatian! Sekarang Beli LPG 3 Kg Harus Pakai KTP dan Terdaftar


Ilustrasi Tabung Gas LPG Subsidi 3 Kg. (Dok: Istimewa) Perbesar

Ilustrasi Tabung Gas LPG Subsidi 3 Kg. (Dok: Istimewa)

KONTEKSBERITA.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah secara resmi menerapkan kebijakan pembelian tabung gas LPG bersubsidi 3 kg dengan menggunakan data Kartu Identitas Penduduk (KTP) mulai 1 Januari 2024.

Langkah ini diambil guna meningkatkan akurasi dalam penyaluran LPG 3 kg kepada sasaran yang tepat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas di Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menegaskan bahwa masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu di pangkalan resmi Pertamina.

Pembelian LPG 3 kg tidak akan dilayani bagi yang belum terdaftar.

BACA JUGA:  Menggali dan Mengembangkan Potensi Diri, Kunci Kehidupan yang Bermakna

“Tahun ini kita akan mulai menerapkan transformasi subsidi ini. Masyarakat yang belum terdaftar tidak dapat membeli, kecuali melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ada proses pendaftaran yang perlu dilakukan, kami mohon Pertamina untuk membantu memfasilitasi agar semua dapat terdaftar,” ujar Tutuka dalam Konferensi Pers di Jakarta, pada Rabu (03/01).

Dia menambahkan, bahwa kewajiban pendaftaran bagi konsumen LPG 3 kg diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Seperti penjualan LPG non-Public Service Obligation (non-PSO) atau non-subsidi yang semakin menurun dari waktu ke waktu, sementara penjualan LPG PSO justru semakin meningkat.

BACA JUGA:  Ketum Korpri Nasional Buka Turnamen Bulutangkis Bapor Korpri Cup 2024

Berdasarkan paparan Tutuka, dari tahun 2020 hingga 2022, volume realisasi LPG PSO terus meningkat rata-rata sebesar 4,5%, sementara realisasi LPG non-PSO mengalami penurunan rata-rata sebesar 10,9%.

Untuk tahun ini, pemerintah telah menyiapkan alokasi sebanyak 8,03 juta metrik ton LPG 3 kg.

“Kondisi ini memaksa kami untuk mencari solusi atas situasi ini. Hal ini berpotensi mendorong aktivitas ilegal yang dikenal dengan oplosan di lapangan. Oleh karena itu, kami berupaya semaksimal mungkin untuk penyaluran LPG PSO kepada masyarakat, dan sebagai konsekuensinya, transformasi subsidi ke konsumen menjadi suatu keharusan,” paparnya.

BACA JUGA:  Polri Imbau Masyarakat Waspadai Kejahatan Siber Modus Email

Sebagaimana yang diketahui, kewajiban pendaftaran untuk pembelian LPG 3 kg ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.104/2007 dan Perpres No.38/2019.

Aturan tersebut mengatur bahwa konsumen yang memenuhi syarat untuk menggunakan LPG 3 kg meliputi rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

 

Editor: Uje
Sumber: CNBC

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Bapenda Kabupaten Bekasi Optimalkan Pajak Daerah, Kejar Target Rp3,8 Triliun

11 Juni 2026 - 15:18 WIB

Pajak Daerah

Ruislag Aset Desa Mekarwangi Tuntas, Aset Terjaga dan Fasilitas Meningkat

11 Juni 2026 - 14:43 WIB

Ruislag Aset Desa Mekarwangi

Ojol Dorong Pembentukan Asosiasi Nasional, Perkuat Kolaborasi dengan Polri

11 Juni 2026 - 11:26 WIB

Komunitas Ojol

Pengawasan Pajak Air Tanah Diperkuat untuk Dongkrak PAD Kabupaten Bekasi

11 Juni 2026 - 09:04 WIB

Pajak Air Tanah

Operasi Patuh 2026 Ditunda, Korlantas Fokus Evaluasi

9 Juni 2026 - 09:08 WIB

Operasi Patuh 2026

Sidang Ijon Proyek Bekasi, Pengacara Sebut Perintah Pengaturan Proyek Berasal dari Kepala Dinas

8 Juni 2026 - 17:25 WIB

Sidang Ijon Proyek Bekasi
Trending di NEWS