Tenaga Honorer Diganti PPPK, Bakal Dapat Pensiun       

Menu ✖

Mode Gelap

NEWS · 12 Jul 2023 11:46 WIB ·

Tenaga Honorer Diganti PPPK, Bakal Dapat Pensiun


					Tenaga Honorer Diganti PPPK, Bakal Dapat Pensiun Perbesar

KONTEKSBERITA.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang membahas rencana pemberian pensiun bagi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rencana ini kabarnya akan dimasukkan dalam draf RUU ASN yang sedang dalam tahap pembahasan.

Anas mengungkapkan bahwa pemerintah sedang fokus pada skema pensiun bagi pegawai honorer.

“Dalam pembahasan ini, kita membahas bagaimana para pegawai honorer non-ASN ke depannya juga dapat memperoleh pensiun,” ujarnya saat ditemui di DPR RI, seperti yang dilansir pada Selasa (12/7/2023).

BACA JUGA:  Dinkes Kabupaten Bekasi Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Penurunan Stunting

“Hal ini sangat penting, sehingga mereka yang telah bekerja akan mendapatkan pensiun. Ini salah satu poin yang juga dibahas dalam undang-undang (ASN) ini,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, dia menegaskan bahwa RUU ASN ini akan menjamin kepastian bagi para pegawai honorer untuk tetap bekerja.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa penghapusan tenaga honorer kelak tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan peningkatan anggaran yang signifikan.

BACA JUGA:  Per Hari Ini, 60.047 Pelanggar Ditindak dalam Operasi Keselamatan 2024

“Tidak akan ada PHK massal, tetapi juga tidak akan ada peningkatan anggaran yang besar,” kata Anas.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan jabatan baru yaitu PPPK paruh waktu.

Dengan adanya kepastian ini, diharapkan kekhawatiran akan PHK massal dapat diminimalisir.

Dia memastikan bahwa DPR dan pemerintah telah sepakat untuk melindungi 2,4 juta pegawai honorer ini.

BACA JUGA:  Dishub Kabupaten Bekasi Buat Skema Rekayasa Lalu Lintas Arus Balik Lebaran 2026

Namun, Anas mengakui bahwa pembahasan mengenai gaji dan skema peralihan status belum dibahas secara rinci.

Sementara menunggu RUU ASN disahkan, pemerintah akan mengirim surat kepada kepala daerah untuk mulai menganggarkan pensiunan dan gaji bagi PPPK paruh waktu ini, karena pembahasannya akan dimulai pada tahun 2024.

“Jika tidak ada anggarannya nanti, maka gaji tidak dapat diberikan dan akan menjadi masalah,” ungkapnya.

 

Editor: Uje

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Polisi Bongkar Dugaan Penyelewengan Pertalite di Tawangmangu, 8 Drum Disita

17 November 2026 - 15:47 WIB

Penyelewengan Pertalite

Perkuat Kontribusi Indonesia di ASEAN, Dirut Jasa Raharja Gelar Audiensi dengan Executive Director ASEAN Insurance Council   

16 November 2026 - 18:03 WIB

Terpilih Jadi Ketua Karang Taruna Desa Ciledug, Ahmad Patoni Usung Program Atasi Pengangguran

16 November 2026 - 13:06 WIB

Ahmad Patoni

Keponakan Pemilik Bengkel Jadi Otak Curanmor, Polda Babel Tangkap 4 Pelaku

16 November 2026 - 12:16 WIB

Polda Babel

Jabar Luncurkan Fitur Angkut ODGJ, Penanganan Kini Terintegrasi

14 November 2026 - 11:53 WIB

Angkut ODGJ

Korem 051/WKT dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Gelar Jumat Berkah di Cikarageman

13 November 2026 - 13:01 WIB

Korem 051/Wijayakarta
Trending di NEWS