Menu

Mode Gelap
Berhadiah Rp500 Juta, Sekretaris Dinas LH Kabupaten Bekasi Berikan Tips Lomba Kampung Bersih Relawan Barisan Mas Gibran (BMG) Usulkan 12 Menteri dan Wamen Milenial Kabinet Prabowo-Gibran Proyek Pengurugan Perum Villa Setu Wangi Dikomplain Warga Lakukan Pengawasan Coklit Data Pemilih, Panwaslucam Setu Optimistis Sukses Polisi Tangkap Bandar Chip Slot Royal Dream

NEWS · 12 Jul 2023 11:46 WIB ·

Tenaga Honorer Diganti PPPK, Bakal Dapat Pensiun


Tenaga Honorer Diganti PPPK, Bakal Dapat Pensiun Perbesar

KONTEKSBERITA.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang membahas rencana pemberian pensiun bagi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rencana ini kabarnya akan dimasukkan dalam draf RUU ASN yang sedang dalam tahap pembahasan.

Anas mengungkapkan bahwa pemerintah sedang fokus pada skema pensiun bagi pegawai honorer.

“Dalam pembahasan ini, kita membahas bagaimana para pegawai honorer non-ASN ke depannya juga dapat memperoleh pensiun,” ujarnya saat ditemui di DPR RI, seperti yang dilansir pada Selasa (12/7/2023).

“Hal ini sangat penting, sehingga mereka yang telah bekerja akan mendapatkan pensiun. Ini salah satu poin yang juga dibahas dalam undang-undang (ASN) ini,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, dia menegaskan bahwa RUU ASN ini akan menjamin kepastian bagi para pegawai honorer untuk tetap bekerja.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa penghapusan tenaga honorer kelak tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan peningkatan anggaran yang signifikan.

“Tidak akan ada PHK massal, tetapi juga tidak akan ada peningkatan anggaran yang besar,” kata Anas.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan jabatan baru yaitu PPPK paruh waktu.

Dengan adanya kepastian ini, diharapkan kekhawatiran akan PHK massal dapat diminimalisir.

Dia memastikan bahwa DPR dan pemerintah telah sepakat untuk melindungi 2,4 juta pegawai honorer ini.

Namun, Anas mengakui bahwa pembahasan mengenai gaji dan skema peralihan status belum dibahas secara rinci.

Sementara menunggu RUU ASN disahkan, pemerintah akan mengirim surat kepada kepala daerah untuk mulai menganggarkan pensiunan dan gaji bagi PPPK paruh waktu ini, karena pembahasannya akan dimulai pada tahun 2024.

“Jika tidak ada anggarannya nanti, maka gaji tidak dapat diberikan dan akan menjadi masalah,” ungkapnya.

 

Editor: Uje

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Berhadiah Rp500 Juta, Sekretaris Dinas LH Kabupaten Bekasi Berikan Tips Lomba Kampung Bersih

18 Juli 2024 - 10:54 WIB

Tips Lomba Kampung Bersih

Relawan Barisan Mas Gibran (BMG) Usulkan 12 Menteri dan Wamen Milenial Kabinet Prabowo-Gibran

17 Juli 2024 - 23:07 WIB

Kabinet Prabowo-Gibran

Proyek Pengurugan Perum Villa Setu Wangi Dikomplain Warga

17 Juli 2024 - 09:25 WIB

Perum Villa Setu Wangi

Lakukan Pengawasan Coklit Data Pemilih, Panwaslucam Setu Optimistis Sukses

16 Juli 2024 - 20:25 WIB

Panwaslucam Setu

Polisi Tangkap Bandar Chip Slot Royal Dream

16 Juli 2024 - 14:05 WIB

Chip Royal Dream

Pemkab Bekasi Gelar Sosialisasi Lomba Kampung Bersih di Desa Simpangan Cikarang Utara

15 Juli 2024 - 21:39 WIB

Sosialisasi Lomba Kampung Bersih
Trending di NEWS