Menu

Mode Gelap
Berhadiah Rp500 Juta, Sekretaris Dinas LH Kabupaten Bekasi Berikan Tips Lomba Kampung Bersih Relawan Barisan Mas Gibran (BMG) Usulkan 12 Menteri dan Wamen Milenial Kabinet Prabowo-Gibran Proyek Pengurugan Perum Villa Setu Wangi Dikomplain Warga Lakukan Pengawasan Coklit Data Pemilih, Panwaslucam Setu Optimistis Sukses Polisi Tangkap Bandar Chip Slot Royal Dream

POLITICAL · 27 Mar 2023 23:01 WIB ·

Diduga Akibat Perubahan Hasil Musdes Sepihak, Kinerja PJ dan BPD Desa Cibening Dipertanyakan


Rapat Musyawarah Desa Cibening dalam Pembentukan Perdes Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Cibening. Perbesar

Rapat Musyawarah Desa Cibening dalam Pembentukan Perdes Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Cibening.

BEKASI – Kegiatan proses pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi terkesan sangat lambat.

Hal ini tak luput dari perhatian masyarakat Desa Cibening yang mengikuti proses PAW kepala desa dari awal sampai saat ini.

Salah satu perwakilan tokoh masyarakat Desa Cibening Bpk Marno Karta Saputra yang biasa di panggil bang Marno mengatakan bahwa proses Pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) ini sangat banyak keganjilan dari proses awal sampai saat ini.

Marno mengatakan bahwa hasil musdes awal yang menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak yang di saksikan dari berbagai unsur masyarakat, pihak kepolisian Sektor Setu, Koramil Setu, Kecamatan Setu dan Satpol-PP bahwa dari 12 unsur ketokohan sebagian di hilangkan menjadi 7 unsur ketokohan.

“Dan sudah di sepakati bersama bahwa dari pihak RT, RW, Karang Taruna, PKK dan Posyandu tidak di ikut sertakan sebagai pemilih. Tetapi ketika keluar hasil Perdes yang beberapa point yang sudah di sepakati tidak ada, menjadi ada,” kata Marno.

Yang sekarang menjadi polemik di masyarakat, lanjut Marno, terkait proses PAW di Desa Cibening, bahwa masyarakat menginginkan hak pilih di kembalikan seluruhnya kepada masyarakat dan unsur tokoh yang ada di wilayah desa Cibening.

“Dan keterwakilan unsur masyarakat harus pyur dari tujuh unsur, adapun keterwakilan tokoh perempuan dan tokoh pemuda tidak di batasi dengan yang ber-SK, karena itu penyempitan dari undang-undang. Sedangkan Peraturan Bupati (Perbup) tidak ada yang mengatur seperti itu,” pungkasnya. (Red)

Artikel ini telah dibaca 117 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Relawan Barisan Mas Gibran (BMG) Usulkan 12 Menteri dan Wamen Milenial Kabinet Prabowo-Gibran

17 Juli 2024 - 23:07 WIB

Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Serahkan Rekomendasi 8 Calon Gubernur Saat Rakernas PAN

30 Juni 2024 - 22:51 WIB

Rekomendasi PAN Calon Gubernur

Jubir Barisan Pembaharuan Indah Sri Rejeki, Usulkan 11 Nama Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

30 Juni 2024 - 12:46 WIB

Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Gelar Rakernas Bahas Persiapan Kongres dan Pilkada

29 Juni 2024 - 10:26 WIB

Rakernas PAN

Ikhwan Syahtaria, Jendral TNI yang Diusulkan Tokoh Masyarakat Sebagai Penjabat Bupati Bekasi

10 Mei 2024 - 14:21 WIB

Ikhwan Syahtaria

Survei Tahap 2 Bakal Calon Bupati Bekasi Tahun 2024, Mengerucut 24 Top Person

23 April 2024 - 12:48 WIB

Survei Tahap Kedua
Trending di NEWS